Poltekkes Kerja Sama dengan Lima Institusi LN

Poltekkes Seamang

Poltekkes Kerja Sama dengan Lima Institusi LN

Menteri Kesehatan (Menkes) RI dokter Nafsiah Mboi SpA MPH menitipkan pesan untuk 200 wisudawan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Semarang. ‘’Bu Menteri berpesan agar wisudawan bekerja dengan keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas,’’ kata Kepala Pusdiklatnakes Kemenkes RI dokter Donald Pardede M PPM.

Dia menyampaikan pesan itu dalam sambutan Wisuda Ke-78 Poltekkes Kemenkes Semarang, di Patra Convention Hotel, Kamis (11/4). Dia mengharapkan para wisudawan bisa menjadi tenaga kesehatan yang andal dan siap menjalankan tugasnya di mana pun berada. Khususnya para bidan diminta mau mengabdikan diri di daerah dengan penuh tanggung jawab. ‘’Saya dengar banyak bidan desa yang tidak mau berdomisili di sana. Karena itu, perlu ada pengawasan oleh pihak terkait, agar kematian ibu melahirkan dan bayinya bisa terus ditekan.’’

Dalam wisuda tersebut Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang Sugiyanto SPd MAppSc melepas 200 lulusan dari program D-3 Jurusan Keperawatan (1), Keperawatan Gigi (40), Gizi reguler (4). Adapun untuk D-4 meliputi Bidan Pendidik (50), Gizi (27), Keperawatan Jiwa dan Kebidanan Komunitas di Magelang masing-masing 26 dan 48 lulusan.

Untuk meningkatkan mutu lulusan, Poltekkes menjajaki kerja sama dengan lima institusi di luar negeri. Yakni, dengan Queensland University of Technology (QUT)  untuk peningkatan mutu pendidikan, kurikulum keperawatan dalam pencapaian international recognition. Lalu, kerja sama dengan University Technology Mara (UITM) Malaysia, Prince of Songkla University Thailand, dan Medical Colege Makati di Manila untuk bidang akademik, budaya, ilmu pengetahuan, riset serta pertukaran mahasiswa dan dosen.

Adapun dengan Normah Medical Specialist Center Malaysia, meliputi kerja sama kunjungan, testimoni lulusan, riset, dosen magang, dan pertukaran informasi melalui pertemuan ilmiah.

Read More

Anggota DPRD Gresik Kaget Jalani Tes Urine

Anggota DPRD Gresik Kaget Jalani Tes Urine

Tes Urine

Untuk meyainkan wakil rakyat terbebas dari narkoba, maka seluruh anggota DPRD Gresik dilakukan hari ini, Senin (8/4/2013) melakukan tes urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Gresik, di gedung DPRD Gresik, Jl Wachid Hasyim.

Tes urine yang dilakukan mendadak membuat anggota DPRD Gresik kaget.

"Kami siap memberikan dukungan ke BNNK Gresik yang mendadak melakukan tes urine. Jika ada anggota DPRD dari PDIP ada yang dinyatakan positif akan langsung dipecat," kata Hadi Kusono, Wakil Ketua DPRD Gresik sekaligus Ketua DPC PDIP Gresik.

Sampai saat ini beberapa anggota DPRD Gresik langsung mengambil gelas plastik untuk menampung tes urine.

Read More

Terkait Amputasi Jari Bayi, Komnas PA Akan Surati Kemenkes

Kasus dugaan malpraktik bayi Gonti Laurel Sihombing menggugah hati ketua Komnas PA, Aris Merdeka Sirait untuk berkirim surat ke Menteri Kesehatan. Hal itu dikarenakan ada dugaan malpratik yang dilakukan pihak dokter.

"Nanti kita akan bantu dengan menulis surat kepada Kementerian Kesehatan, karena melihat ada penyimpangan pelanggaran kode etik kedokteran," tutur Aris di Kantornya, Pasar Rebo, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2013)

Menurutnya ia akan secepatnya mengirim surat kepada menteri agar kasus ini dapat terpantau oleh pemerintah.

"Hari ini saya akan tulis surat biar langsung dikirim ke menteri kesehatan, maksud dari surat itu mempertanyakan tiga hal pelanggaran kode etik kedokteran, salah satunya ketika tindakan amputasi dilakukan diruang perawatan," tuturnya.

Aris mengatakan dirinya telah mendatangi pihak rumah sakit, dan melihat langsung kondisi buah hati Gonti Laurel Sihombing sudah lebih membaik. Tetapi pihak rumah sendiri enggan memberikan penjelasan kepadanya.

"Tadi saya sudah mendatangi rumah sakit dan bertemu dokter Sisilya sebagai wakil direktur tapi dia tidak mau beri penjelasan katanya besok dia akan beri penjelasan kepada publik besok," tandasnya.

-->

Read More

Kelaparan Yahukimo, Kemenkes : Belum Tentu Benar

Kelaparan Yahukimo, Kemenkes : Belum Tentu Benar

Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan  pihaknya masih menunggu informasi untuk mengklarifikasi kabar 61 warga Kabupaten Yahukimo, Papua, yang dilaporkan meninggal kelaparan.

"Kami terus berkomunikasi dengan dinas kesehatan setempat, karena kabar itu belum tentu benar," ujarnya melalui surat elektronik kepada Tempo, Jumat 12 April 2013.

Dia pun belum memastikan bagaimana kronologis peristiwa di Yahukimo tersebut. "Kami masih dalam proses konfirmasi," kata Ghufron.

Sebelumnya, dikabarkan 61 warga Distrik Samenege di Kabupaten Yahukimo, meninggal kelaparan. Kematian massal itu diduga karena serangan penyakit yang diperparah dengan minimnya pelayanan kesehatan.

Tokoh gereja Katholik di Jayapura, Pastor Jhon Djonga, mengatakan, rata-rata korban meninggal akibat sakit perut kronis yang tidak sempat ditangani Puskesmas. "Sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak di sembilan kampung, hidup warga di sana memang jauh dari standar hidup sehat," katanya.

Distrik Samenage didiami beberapa suku, diantaranya Hugi, Esema, Mumiake, Aso, Kiban, Wetapo, Sekenil, Selok, Ulep, dan Lokon. Pekerjaan utama masyarakat bertani dan beternak.

Sebelumnya, pada 31 Maret 2013 lalu, situs milik organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melalui situsnya, pada 31 Maret 2013 menyebutkan sejak November 2012 terjadi wabah penyakit di Distrik Kwor, Kabupaten Tambrau, Papua Barat, yang menyebabkan kematian 95 warganya. Namun,  tim investigasi Kementerian Kesehatan tidak mendapatkan temuan tersebut.

Menurut Ghufron, berdasarkan hasil investigasi tim yang turun langsung di lapangan, kematian warga disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang gizi. Warga yang meninggal di Jokbijoker dan Mbatde berjumlah tujuh orang, dua di antaranya adalah ibu yang meninggal saat melahirkan, dan bayi berusia tujuh bulan. “Tim investigator sudah meninjau kuburan para warga tersebut,” katanya.

Sedangkan di kampung Kwesefo, tim tidak mendapatkan adanya temuan warga yang meninggal pada 2013. “Kejadian kematian hanya terjadi pada 2012 dengan jumlah kematian tiga orang warga,” ucap Ghufron.

-->

Read More

Kemenkes Pastikan tidak Ada Wabah di Tambrauw

Tim Investigasi Kemenkes yang telah mengunjungi sejumlah kampung di Distrik Kwor, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, memastikan tidak pernah terjadi bencana kelaparan di sana.

Sebelumnya sejumlah LSM di Papua Barat melaporkan telah terjadi kejadian luar biasa (KLB) di sejumlah kampung pada distrik tersebut yang telah menewaskan 95 orang.

"Usai diverifikasi, tim memastikan tidak ada bencana kelaparan di sana. Hasil panen di sana malah tergolong melimpah," sebut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenkes Murti Utami lewat surat elektronik, Jumat (12/4).

Menurut Murti, di ketiga kampung yang sebelumnya diberitakan terjadi bencana kelaparan dan gizi buruk, yakni di Kampung Jokbijoker, Mbatde, dan Kwesefo malah baru saja panen. Hasil kebun seperti ubi-ubian (kasbi, keladi, petatas), pisang, sagu, jagung, buah-buahan dan bermacam sayuran cukup melimpah di ketiga kampung tersebut.

Tim memang menemukan beberapa kasus kematian. Namun jumlahnya tidak mencapai puluhan seperti yang diisukan. Hasil investigasi mencatat terdapat 7 warga kampung Jokbijoker meninggal.

Jumlah ini merupakan akumulasi dari kematian tahun sebelumnya, sedangkan jumlah kematian periode triwulan I tahun 2013 adalah 2 orang terdiri dari 1 orang ibu hamil dan 1 orang Lansia. Dengan demikian tidak terbukti adanya Kejadian Luar Biasa (KLB).

Sedangkan tim yang diturunkan ke Kwesepo melaporkan tidak ditemukan adanya kematian pada tahun 2013. Kejadian kematian hanya terjadi pada tahun 2012 sebanyak 3 orang dan tahun 2011 sebanyak 3 orang.

Adapun jenis penyakit yang sering menyerang warga utamanya adalah ISPA, cacingan, malaria, anemia, penyakit kulit, dan diare. Hal ini disebabkan karena kurangnya pelayanan kesehatan akibat geografis wilayah yang sangat sulit.

Dalam mendata, lanjut Murti, Tim Investigasi mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung dengan penderita, penduduk setempat atau petugas kesehatan yang mengetahui adanya kejadian kesakitan, kematian, dan masalah gizi. Selain itu juga dilakukan observasi lingkungan pada lokasi kejadian.

Sementara data sekunder diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw, Bidan desa dan data dari pelayanan kesehatan lainnya yang berada di wilayah dugaan KLB serta laporan dari pemerintah setempat. (Cornelius Eko Susanto)

-->

Read More

Demo Kemenkes, Tim Verifikasi Jamkesmas Minta Jadi Pegawai Tetap

Koordinator Verifikator Independent Jamkesmas (VIJ) wilayah timur Rahmat Hidayat akhirnya diterima perwakilan Kementerian Kesehatan. Dalam pertemuan tersebut, ia memberikan tuntutan dari terkait kepastian dikeluarkannya bukti legal formal yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum perihal status pegawai tetap.

"Bu menteri ke Makassar. Pak Indra selaku Kabag TU PPJK (Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan) mengatakan, nanti semua akan dilaporkan ke Bu menteri. Intinya kita harus punya kepastian untuk jadi pegawai tetap," kata Rahmat di Gedung Kemenkes, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Pertemuan yang hanya berlangsung selama 15 menit tersebut juga dimanfaatkan VIJ untuk memberikan dukungan yang diperoleh pihaknya. "SK kita, dukungan kepala dinas, dukungan dari anggota DPR, seluruh rumah sakit kita," imbuhnya.

Selain itu, sambung Rahmat, pihaknya juga mengancam akan melakukan mogok massal jika tuntutannya tidak dipenuhi hingga batas waktu yang disepakati.

"Kita tunggu tanggal 1 mei 2013, tentang SK pengangkatan. Kalo tidak dipenuhi soal status pegawai tetap, kita akan mogok serentak," pungkas Rahmat.

Tim Verifikasi Independen Jamkesmas menuntut status kepegawaian tetap. Sebab, rata-rata pegawai sudah bekerja selama kurun waktu 5 tahun dalam tim tersebut.


-->

Read More

Kemenkes Ancam Verifikator Independen Jamkesmas?

Menanggapi aksi yang dilakukan ratusan Verifikator Independen Jamkesmas (VIJ), anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh  meminta agar Kementerian Kesehatan RI tidak lepas tangan.

“Jika kemudian Kemenkes lepas tangan, maka Menteri Kesehatan berpotensi melawan perintah Presiden dan melanggar UU,” jelas Poempida, Senin (15/4/2013), di Jakarta.

Poempida mengingatkan bahwa sejak tahun 2008, Kemenkes mendapatkan apresiasi atas program Jamkesmas, dimana para Verifikator ini menjadi tulang punggung untuk berjalannya program Jamkesmas untuk menjadi program yang akuntabel.

“Saya mengimbau kepada Menkes agar tidak menyepelekan masalah status kepegawaian para Verifikator Independen Jamkesmas ini,” ujarnya. Seyogianya lanjut Poempida, Menkes harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para Verifikator ini.

“Menkes harus mengapresiasi setinggi-tingginya kepada para Verifikator Jamkesmas ini,” katanya, lagi.
"Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, bahwa Kemenkes memberikan ancaman-ancaman kepada para Verifikator Independen Jamkesmas (VIJ) ini. Ancaman-ancaman ini berupa “jika demo dilaksanakan Kemenkes akan lepas tangan tentang status kepegawaian para verifikator ini di kemudian hari, dan semua verifikator yang berdemo akan mendapatkan sanksi," bebernya.

Menanggapi ancaman Kemenkes, Poempida sangat trenyuh dengan info tersebut. “Saya tidak habis pikir jika Kemenkes sebagai lembaga pemerintahan yang terhormat melakukan ancaman-ancaman seperti itu. Apakah Kemenkes tidak pernah paham akan keberadaan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?,” tanyanya.

Sesuai dengan UU tersebut, Demo dan Mogok adalah hak dari serikat pekerja, untuk melakukan tuntutan apabila diperlakukan tidak adil.

Bisa saja memang Kemenkes tidak pernah paham dengan UU Ketenagakerjaan ini yang sudah dilanggar, karena telah mempekerjakan pekerja kontrak selama sudah lebih dari 5 tahun.
“Padahal, sesuai dengan UU tersebut, setelah 3 tahun pegawai kontrak harus kemudian diangkat menjadi pegawai tetap,” tegasnya.

Peompida juga mengatakan, mengacu surat dari Menteri Sekretaris Negara bernomor B-257/M.Sesneg/D-3/SR-04.08/03/2013, tertanggal 14 Maret 2013, yang merupakan jawaban Presiden dari surat pengaduan Para Verifikator Independen Jamkesmas kepada Presiden.

“Surat dari Mensesneg jelas memerintahkan Menkokesra, MenPAN, dan Seluruh Dinas Kesehatan, untuk dapat menyelesaikan status kepegawaian Para Verifikator yang tidak jelas ini,” ujarnya.
Poempida memberitahukan siang ini jam 13.00, perwakilan VIJ akan diterima Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso. -->

Read More

Anggota DPRD Gresik Kaget Jalani Tes Urine

Untuk meyainkan wakil rakyat terbebas dari narkoba, maka seluruh anggota DPRD Gresik dilakukan hari ini, Senin (8/4/2013) melakukan tes urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Gresik, di gedung DPRD Gresik, Jl Wachid Hasyim.

Tes urine yang dilakukan mendadak membuat anggota DPRD Gresik kaget.

"Kami siap memberikan dukungan ke BNNK Gresik yang mendadak melakukan tes urine. Jika ada anggota DPRD dari PDIP ada yang dinyatakan positif akan langsung dipecat," kata Hadi Kusono, Wakil Ketua DPRD Gresik sekaligus Ketua DPC PDIP Gresik.

Sampai saat ini beberapa anggota DPRD Gresik langsung mengambil gelas plastik untuk menampung tes urine.

Read More

Poltekkes Kerja Sama dengan Lima Institusi LN

Menteri Kesehatan (Menkes) RI dokter Nafsiah Mboi SpA MPH menitipkan pesan untuk 200 wisudawan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Semarang. ‘’Bu Menteri berpesan agar wisudawan bekerja dengan keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas,’’ kata Kepala Pusdiklatnakes Kemenkes RI dokter Donald Pardede M PPM.

Dia menyampaikan pesan itu dalam sambutan Wisuda Ke-78 Poltekkes Kemenkes Semarang, di Patra Convention Hotel, Kamis (11/4). Dia mengharapkan para wisudawan bisa menjadi tenaga kesehatan yang andal dan siap menjalankan tugasnya di mana pun berada. Khususnya para bidan diminta mau mengabdikan diri di daerah dengan penuh tanggung jawab. ‘’Saya dengar banyak bidan desa yang tidak mau berdomisili di sana. Karena itu, perlu ada pengawasan oleh pihak terkait, agar kematian ibu melahirkan dan bayinya bisa terus ditekan.’’

Dalam wisuda tersebut Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang Sugiyanto SPd MAppSc melepas 200 lulusan dari program D-3 Jurusan Keperawatan (1), Keperawatan Gigi (40), Gizi reguler (4). Adapun untuk D-4 meliputi Bidan Pendidik (50), Gizi (27), Keperawatan Jiwa dan Kebidanan Komunitas di Magelang masing-masing 26 dan 48 lulusan.

Untuk meningkatkan mutu lulusan, Poltekkes menjajaki kerja sama dengan lima institusi di luar negeri. Yakni, dengan Queensland University of Technology (QUT)  untuk peningkatan mutu pendidikan, kurikulum keperawatan dalam pencapaian international recognition. Lalu, kerja sama dengan University Technology Mara (UITM) Malaysia, Prince of Songkla University Thailand, dan Medical Colege Makati di Manila untuk bidang akademik, budaya, ilmu pengetahuan, riset serta pertukaran mahasiswa dan dosen.
Adapun dengan Normah Medical Specialist Center Malaysia, meliputi kerja sama kunjungan, testimoni lulusan, riset, dosen magang, dan pertukaran informasi melalui pertemuan ilmiah.

  -->

Read More