STIKES Achmad Yani - Cimahi

Latar Belakang STIKES Achmad Yani - Cimahi Jawa Barat Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) menyadari betapa pentingnya peranan pendidikan dalam menunjukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam segala bidang termasuk bidang kesehatan, oleh karena itu YKEP sejak tahn 1984 telah mendirikan lembaga pendidikan kesehatan dengan nama akademi keperawatan jenderal achmad yani (Akper A. Yani) Cimahi. Kemudian sejalan dengan perkembangan,...

Read More

Banyak Keluhan soal JKN, Kemenkes "Turun" ke Daerah

Sosial (BPJS) Daerah akan meningkatkan sosialisasi dan memantau pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di setiap dearah. Upaya ini sebagai respons atas hasil evaluasi pelaksanaan JKN di bulan pertama. Berbagai keluhan pasien, tenaga kesehatan, dan pengelola rumah sakit  mewarnai sebulan pelaksanaan program. Kementerian Kesehatan RI bersama Badan Pelaksana Jaminan "Selain dengan BPJS Daerah, kita juga bekerja sama dengan...

Read More

Kemenkes: Masih Ada Peserta JKN yang Dipungut Biaya

Seperti disampaikan oleh Sekjen Kementerian Kesehatan, Supriyantoro bahwa beberapa peserta JKN masih ada yang mengeluh beberapa pelayanan kesehatan karena masih dibebani pembelian obat, AMHP (Alat Medis Habis Pakai), pelayanan darah dan pemeriksaan jantung. "Untuk itu, Kemenkes akan mengeluarkan SE (Surat Edaran) yang menyebutkan bahwa peserta PBJS tidak boleh dikenai iuran biaya sekaligus surat teguran kepada rumah sakit," kata Supriyantoro...

Read More

Kemenkes Akui Pelaksanaan JKN Belum Sempurna

Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengakui pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilangsungkan mulai 1 Januari 2014 belum sempurna. “Kami memang mengakui pelaksanaan JKN ini kurang sempurna,” ujar Wamenkes usai acara silahturahim sosial Mendorong Optimalisasi Pelayanan BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa [04/02].   Pelaksanaan JKN, lanjut dia, adalah pekerjaan besar dan kompleks karena melibatkan banyak perangkat kepentingan.”JKN...

Read More

Berikut Alasan Kemenkes Cabut Peraturan soal Khitan Perempuan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencabut peraturan yang mengatur praktik sunat untuk perempuan. Sebab praktik sunat perempuan di Indonesia berbeda dengan Afrika. Di Afrika, sunat perempuan dilakukan dengan cara mutilasi. Demikian disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Ali Qufron di Jakarta. Qufron mengatakan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010 dibuat karena banyak yang menganggap sunat perempuan Indonesia sama dengan Afrika. Namun anggapan...

Read More

Kemenkes disebut sarang koruptor kelas kakap

Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai sarang korupsi. Pasalnya, sejak 2009-2013 Kemenkes merugikan negara Rp249,1 miliar.Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri mengatakan, Kemenkes merupakan lembaga paling besar merugikan negara yakni sebesar Rp249,1 miliar. Kerugian ini berasal dari sembilan kasus korupsi yang ditindak penegak hukum dilembaga ini. Selain itu, lembaga ini juga menyumbang koruptor kakap yakni dua menkes dan dua orang dirjen.“Oleh karena itu, wajar jika...

Read More

BPJS Bikin Bingung, Komisi IV Konsultasi ke Kemenkes

Komisi IV DPRD Boyolali berencana melakukan konsultasi ke Kementrian Kesehatan berkaitan dengan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional ( JKN ) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Konsultasi dilakukan karena pelaksanaan BPJS masih membingungkan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Agus Wiyono, menyatakan, masih terdapat berbagai hal yang membingungkan terkait penerapan BPJS. Di antaranya terkait pembayaran klaim, kejelasan pembayaran tunggakan Jamkesmas baik di rumah sakit maupun Puskesmas, serta pelayanan BPJS. “Banyak yang belum...

Read More