Kemenkes Gandeng Sanofi Cegah Diabetes

Kemenkes Gandeng Sanofi Cegah Diabetes

Gaya hidup tidak sehat menjadi penyumbang terbesar meningkatnya kasus diabetes mellitus di Indonesia sementara yang lain berasal dari faktor genetik.

"Bagaimana tidak meningkat. Rokok jalan terus, kurang aktivitas tubuh, dan tidak makan sayur," ujar Direktur Penyakit Tidak menular, Dirjen PP&PL Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr. Ekowati Rahajeng, SKM, M. Kes dalam Media Briefing bertajuk "Partnership for Diabetes Control in Indonesia", di Jakarta, Sabtu (4/5/2013).

Ekowati menyebutkan bahwa penyebab terbanyak dari penderita diabetes adalah 80 persennya dari gaya hidup, dan 20 persen dari faktor genetik.

Melihat kemungkinan yang tidak mengenakkan seperti ini, membuat pihak Kementerian Kesehatan terus menggalang kerja sama dengan pihak swasta untuk mencegah agar tidak semakin banyak masyarakat yang terkena diabetes dan tidak akan pernah membiarkan orang yang sakit diabetes tidak diobati.

Sejak November 2011 telah dilakukan Penandatanganan Kerjasama Program Corporate Social Responsibility (CSR) antara Kementerian Kesehatan dengan 23 Dunia Usaha/Swasta dan Badan Usaha Milik Negara, salah satunya Sanofi Group Indonesia.

Tujuannya untuk mendukung dan memberi kontribusi dalam pembangunan kesehatan serta mendorong pencapaian target Milleniun Development Goals (MDGs) bidang kesehatan. Ruang lingkup kesepakatan bersama difokuskan pada peningkatan Kesehatan Ibu, Penurunan Kematian Anak, Peningkatan Status Gizi Masyarakat, Pengendalian Penyakit Menular, Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dengan berbagai upaya kesehatan baik promotif, preventif, dan kuratif maupun rehabilitatif.

Salah satu wujud nyata kemitraan dengan Sanofi adalah fokus pada pencegahan diabetes dengan menjalankan program Train of Trainers dengan sasaran 5.500 tenaga kesehatan dalam jangka waktu 5 tahun.

"Semoga tahun-tahun berikutnya tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Jadi, ke depannya pihak medis banyak yang dapat menangani diabetes ini," kata Ekowati.

Read More

Isi Surat Edaran Kemenkes Soal Novel Coronavirus

Isi Surat Edaran Kemenkes Soal Novel Coronavirus

Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Prof Tjandra Yoga Aditama, telah membuat surat edaran ke Dinas Kesehatan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) seluruh Indonesia untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap Novel Coronavirus.

Ini isi surat edaran tersebut:

1. Meningkatkan surveilans terhadap kasus Severe Acute Respiratory Infection (SARI) yang mungkin ditemukan di masyarakat khususnya pada kasus klaster (cluster).

2. Peningkatan kewaspadaan di Rumah Sakit dengan pengamatan semua kasus Severe Acute Respiratory Infection (SARI) yang tidak jelas penyebabnya dan ditangani dengan seksama serta dilakukan pemeriksaan laboratorium.

3. Pengamatan orang (kru dan penumpang) dengan gejala demam, batuk, dan kesulitan bernapas di pintu masuk negara.

4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas khususnya bagi jemaah umrah untuk selalu menjaga kesehatannya dan segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan bila sakit dengan gejala seperti tersebut di atas, serta selalu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) termasuk cuci tangan pakai sabun (CTPS), namun tidak perlu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat.

5. Segera melaporkan kepada Ditjen PP dan PL, Kementerian Kesehatan RI bila menemukan kasus dengan gejala seperti tersebut diatas melalui sarana POSKO KLB (Kejadian Luar Biasa).

''Saya  terus berkoordinasi dengan WHO Jenewa dan WHO Jakarta untuk mengetahui perkembangan situasi epidemiologis virus novel ini. Sampai hari ini tidak ada kasus di Indonesia dan di Asia,'' kata Tjandra.

Reporter : Neni Ridarineni

Redaktur : Dewi Mardiani

Read More

Kemenkes Bingung dengan Laporan BPK

Kemenkes Bingung dengan Laporan BPK

Laporan BPK

 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bingung dengan hasil Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II 2012 Badan Pemeriksaan Keuangan (BK) yang diserahkan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pada laporan yang diberikan ke DPD, dinyatakan BPK menemukan sebanyak 2.944 kasus dari program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) senilai Rp4,61 triliun yang berdampak merugikan negara.

Di sisi lain, BPK memberikan ikhtisar laporan berbeda yang diberikan pada Kemenkes. "Dari laporan Jamkesmas/Jamkesda 2012 yang diberikan BPK ke Kemenkes, dipastikan tidak ada masalah. Saya malah bingung kalau kesimpulan laporan yang diberikan ke DPD berbeda," ujar Kepala Pusat Jaminan Kesehatan Kemenkes Usman Sumantri saat dihubungi, Selasa (30/4).

Pada laporan pelaksanaan Jamkesmas 2012 yang baru diterima Kemenkes beberapa bulan lalu, BPK hanya menyebutkan ada kesalahan pengembalian uang Jamkesmas ke kas negara. Kasus salah pengembalian itu, menurut Usman, ada dua. "Harusnya uang itu dikembalikan ke kas negara, tapi salah dimasukkan ke kas daerah," runutnya.

Usman menjelaskan itu kealpaan kecil yang segera diluruskan. Dana yang sudah telanjur dicemplungkan ke rekening daerah itu telah ditarik dan dikembalikan ke kas negara.

Menanggapi laporan BPK ke DPD, terus terang Usman mengaku tidak bisa memberi penjelasan lebih jauh. "Laporannya saja belum saya lihat," dalihnya. (Cornelius Eko Susanto)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bingung dengan hasil Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II 2012 Badan Pemeriksaan Keuangan (BK) yang diserahkan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Read More

Poltekkes Kerja Sama dengan Lima Institusi LN

Poltekkes Seamang

Poltekkes Kerja Sama dengan Lima Institusi LN

Menteri Kesehatan (Menkes) RI dokter Nafsiah Mboi SpA MPH menitipkan pesan untuk 200 wisudawan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Semarang. ‘’Bu Menteri berpesan agar wisudawan bekerja dengan keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas,’’ kata Kepala Pusdiklatnakes Kemenkes RI dokter Donald Pardede M PPM.

Dia menyampaikan pesan itu dalam sambutan Wisuda Ke-78 Poltekkes Kemenkes Semarang, di Patra Convention Hotel, Kamis (11/4). Dia mengharapkan para wisudawan bisa menjadi tenaga kesehatan yang andal dan siap menjalankan tugasnya di mana pun berada. Khususnya para bidan diminta mau mengabdikan diri di daerah dengan penuh tanggung jawab. ‘’Saya dengar banyak bidan desa yang tidak mau berdomisili di sana. Karena itu, perlu ada pengawasan oleh pihak terkait, agar kematian ibu melahirkan dan bayinya bisa terus ditekan.’’

Dalam wisuda tersebut Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang Sugiyanto SPd MAppSc melepas 200 lulusan dari program D-3 Jurusan Keperawatan (1), Keperawatan Gigi (40), Gizi reguler (4). Adapun untuk D-4 meliputi Bidan Pendidik (50), Gizi (27), Keperawatan Jiwa dan Kebidanan Komunitas di Magelang masing-masing 26 dan 48 lulusan.

Untuk meningkatkan mutu lulusan, Poltekkes menjajaki kerja sama dengan lima institusi di luar negeri. Yakni, dengan Queensland University of Technology (QUT)  untuk peningkatan mutu pendidikan, kurikulum keperawatan dalam pencapaian international recognition. Lalu, kerja sama dengan University Technology Mara (UITM) Malaysia, Prince of Songkla University Thailand, dan Medical Colege Makati di Manila untuk bidang akademik, budaya, ilmu pengetahuan, riset serta pertukaran mahasiswa dan dosen.

Adapun dengan Normah Medical Specialist Center Malaysia, meliputi kerja sama kunjungan, testimoni lulusan, riset, dosen magang, dan pertukaran informasi melalui pertemuan ilmiah.

Read More

Anggota DPRD Gresik Kaget Jalani Tes Urine

Anggota DPRD Gresik Kaget Jalani Tes Urine

Tes Urine

Untuk meyainkan wakil rakyat terbebas dari narkoba, maka seluruh anggota DPRD Gresik dilakukan hari ini, Senin (8/4/2013) melakukan tes urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Gresik, di gedung DPRD Gresik, Jl Wachid Hasyim.

Tes urine yang dilakukan mendadak membuat anggota DPRD Gresik kaget.

"Kami siap memberikan dukungan ke BNNK Gresik yang mendadak melakukan tes urine. Jika ada anggota DPRD dari PDIP ada yang dinyatakan positif akan langsung dipecat," kata Hadi Kusono, Wakil Ketua DPRD Gresik sekaligus Ketua DPC PDIP Gresik.

Sampai saat ini beberapa anggota DPRD Gresik langsung mengambil gelas plastik untuk menampung tes urine.

Read More

Terkait Amputasi Jari Bayi, Komnas PA Akan Surati Kemenkes

Kasus dugaan malpraktik bayi Gonti Laurel Sihombing menggugah hati ketua Komnas PA, Aris Merdeka Sirait untuk berkirim surat ke Menteri Kesehatan. Hal itu dikarenakan ada dugaan malpratik yang dilakukan pihak dokter.

"Nanti kita akan bantu dengan menulis surat kepada Kementerian Kesehatan, karena melihat ada penyimpangan pelanggaran kode etik kedokteran," tutur Aris di Kantornya, Pasar Rebo, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2013)

Menurutnya ia akan secepatnya mengirim surat kepada menteri agar kasus ini dapat terpantau oleh pemerintah.

"Hari ini saya akan tulis surat biar langsung dikirim ke menteri kesehatan, maksud dari surat itu mempertanyakan tiga hal pelanggaran kode etik kedokteran, salah satunya ketika tindakan amputasi dilakukan diruang perawatan," tuturnya.

Aris mengatakan dirinya telah mendatangi pihak rumah sakit, dan melihat langsung kondisi buah hati Gonti Laurel Sihombing sudah lebih membaik. Tetapi pihak rumah sendiri enggan memberikan penjelasan kepadanya.

"Tadi saya sudah mendatangi rumah sakit dan bertemu dokter Sisilya sebagai wakil direktur tapi dia tidak mau beri penjelasan katanya besok dia akan beri penjelasan kepada publik besok," tandasnya.

-->

Read More