Menkes targetkan layanan kesehatan berbasis IT

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek menargetkan tahun 2015 untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat berbasis informasi teknologi (IT). Tentu hal ini tidak hanya berlaku di rumah sakit, tetapi juga di seluruh puskesmas di Indonesia.

Untuk mewujudkan target itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan dukungannya atas usulan Menkes tersebut. Oleh karen itu, mantan Direktur Telkom itu menyatakan paling lambat semua bisa selesai di tahun 2015.

"Kami catat beberapa hal. Contoh bagaimana seluruh puskesmas di Indonesia bisa terhubung dengan Kemenkes secara langsung (dengan internet). Targetnya paling lama 2015 sudah selesai," tutur Menteri Rudiantara kepada wartawan di Gedung Kemenkes RI, Jakarta.

Tambahnya, secara infrastruktur saat ini hampir seluruh kecamatan di Indonesia sudah memiliki layanan internet yang dapat diakses setiap saat. Tetapi teknis harus segera dibenahi agar masyarakat semakin puas dengan layanan kesehatan yang selama ini telah berjalan.

"Secara infrastruktur di lapangan seluruh kecamatan punya internet. Tinggal bagaimana di lapangan dihubungkan saja, karena itu bagian dari pelayanan masyarakat," imbuhnya

Sekedar diketahui, menurut data Riset Fasilitas Kesehatan (Risfaskes) 2011, kondisi infrastruktur di rumah sakit jauh berbeda dengan puskesmas. Apalagi di era JKN, baru ada 1.227 RS di Indonesia menggunakan aplikasi Indonesia Case Base Group (INA-CBG). Sistem tersebut sudah menghitung layanan yang akan terima pasien, sekaligus pengobatannya hingga dinyatakan sembuh.

Read More

Rudiantara Targetkan Seluruh Puskesmas Terhubung ke Kemenkes Rabu, 31 Desember 2014 15:32 WIB

Adanya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat memudahkan layanan kesehatan. Salah satunya untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, pihaknya telah menargetkan seluruh Puskesmas dapat terhubung langsung ke Kementerian Kesehatan pada 2015 dengan adanya TIK.

“Tadi dibicarakan bagaimana seluruh Puskesmas di Indonesia bisa terhubung ke Kementerian Kesehatan secara langsung. Target 2015 sudah selesai semua Puskesmas di Indonesia,” ujar Rudiantara di Gedung Kemeneterian Kesehatan (Kemenkes) RI, Jakarta, Rabu (31/12/2014).

Berdasarkan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) oleh Kemenkes tahun 2011 kondisi infrastruktur TIK pada fasilitas layanan kesehatan di daerah belum memadai. Sebanyak 87,4 persen Puskesmas sudah tersambung listrik 24 jam dan 78,4 persen telah memiliki perangkat komputer. Sayangnya, baru 17,1 persen yang telah tersambung dengan internet dan baru 15 persen yang memiliki Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS).

“Secara infrastruktur semua kecamatan sudah koneksi internet, Cuma Bagaimana dilapangan menghubungkan,” lanjut dia.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek berharap dengan adanya pemanfaatan TIK akan memudahkan Kemenkes mendapat informasi kinerja sektor kesehatan di daerah, mendapat data serta informasi dalam pengelolaan obat dan farmasi, dan melakukan analisis dalam pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Adanya TIK juga dapat dimanfaatkan untk memonitor ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan di daerah.

Saat ini, di beberapa rumah sakit juga tengah dikembangkan pilot project telemedicine, yaitu pelayanan kesehatan jarak jauh.

“Pemenuhan telemedicine diprioritaskan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK),” kata Nila.

Read More

Desa Sehat Jadi Fokus Kerja Sama Mendes dan Menkes

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait masalah kesehatan berbasis perdesaan.

Tahap awal kerja sama pada tahun 2015, akan memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan yang bertumpu pada pembangunan Puskesmas, bidan desa, dan juga ketersediaan air bersih.

"Proyeksi kerja sama tahap awalnya difokuskan ke daerah-daerah perbatasan. Setelah itu baru wilayah lainnya. Kebijakan pembangunan ini dalam kerangka keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan percepatan keberdayaan masyarakat desa dalam budaya sehat," ujar Menteri Desa, Marwan Jafar dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Menteri Marwan Jafar telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek, di kantor Kemendes PDTT, Jumat (2/1/2015) lalu.

Marwan menyatakan, pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, menurut Marwan, penting dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya "Desa Mandiri" sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana amanat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Sinergitas dua kementerian ini sangat penting. Karena keduanya juga punya skala prioritas bagi masyarakat di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kerja sama yang bisa dilakukan, seperti keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga, serta Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita," paparnya.

Mengacu pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan di desa-desa terutama pada wilayah kepulauan masih sangat kecil sekali.

Marwan menyebutkan, dari 5.427 desa dengan jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah kepulauan, hanya terdapat 874 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Sementara, bidan desa berjumlah 5.179. "Dari data ini menunjukkan kekurangan sebanyak 4.533 Poskesdes, dan 248 bidan," ujarnya.

Jumlah ini, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam menjamin kesehatan bagi masyarakat desa. "Idealnya, satu desa terdapat satu sarana kesehatan meliputi satu Pokesdes, satu bidan dan satu perawat. Ke depan, kita target program ini bisa mulai teralisasi, sehingga budaya sehat masyarakat desa terjamin," katanya.

Sementara itu, Menkes Nila menambahkan, kerja sama ini akan lebih dimatangkan lagi di tahun-tahun mendatang.

"Banyak hal yang bisa disinergikan dari dua kementerian ini. Untuk program di Kementerian Kesehatan, seperti melakukan Melakukan upaya perubahan perilaku higienis dan saniter melalui pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh sanitarian puskesmas pada seluruh desa di Indonesia (menggunakan dana BOK dan dana lainnya)," ujar Menkes Nila

Read More

Pemerintah Terapkan Pelayanan Kesehatan Berbasis Desa

Pemerintah akan meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis perdesaan. Sasaran awal program ini akan menyasar kawasan perbatasan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan, kementeriannya bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan bersinergi untuk mewujudkan pelayanan kesehatan berbasis perdesaan. Tahap awal kerja sama pada tahun 2015 akan memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan yang bertumpu pada pembangunan puskesmas, bidan desa, dan juga ketersediaan air bersih.

“Proyeksi kerja sama tahap awalnya difokuskan ke daerahdaerah perbatasan. Setelah itu baru wilayah lain. Kebijakan pembangunan ini dalam kerangka keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan percepatan keberdayaan masyarakat desa dalam budaya sehat,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Marwan menjelaskan, pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, menurut Marwan, penting dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya Desa Mandiri sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana amanat UU Nomor 36/ 2009 tentang Kesehatan.

Dia menuturkan, sinergi dua kementerian ini sangat penting karena keduanya juga punya skala prioritas bagi masyarakat di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kerja sama yang bisa dilakukan, seperti keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga, serta gizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita.

Mengacu pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan di desadesa, terutama pada wilayah kepulauan, masih sangat kecil. Politikus PKB ini menyebutkan, dari 5.427 desa dengan jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah kepulauan, hanya terdapat 874 pos kesehatan desa (poskesdes).

Bidan desa juga terbatas, berjumlah 5.179 orang. Data ini menunjukkan kekurangan 4.533 poskesdes, dan 248 bidan. Jumlah ini, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam menjamin kesehatan bagi masyarakat desa. Sementara itu, Menkes Nila F Moeloek menambahkan, kerja sama ini akan lebih dimatangkan lagi pada tahun-tahun mendatang karena dua kementerian ini mempunyai program yang saling terkait untuk kesehatan masyarakat perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

“Soal bentuk kerja samanya nanti ada tim sendiri yang akan membuat sasaran program,” ujarnya. Nila mengatakan, akan ada banyak hal yang bisa disinergiskan dari dua kementerian ini.

Neneng zubaidah

Read More

Kemenkes dan DPDTT Saling Dukung Percepat Kesehatan Desa

Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek, menilai kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) sangat diperlukan guna mencapai program kesehatan masyarakat di daerah.
 

Kemenkes kata Nila, sangat mengharapkan dukungan dari Kementerian DPDTT, antara lain penggunaan indeks pembangunan kesehatan masyarakat sebagai basis referensi data penentuan lokasi prioritas.

Kemudian, penguatan fasilitas usaha kesehatan berbasis masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa.

"Dukungan dari Kementerian Desa sangat diperlukan guna memercepat pembangunan desa untuk ketersediaan fasilitas air bersih dan sanitasi dasar masyarakat. Selain itu dengan dilaksanakannya program Desa Siaga lewat penekanan perlu ada bidan desa di setiap desa, juga cukup baik bagi peningkatan kesehatan masyarakat,” ujarnya di sela pertemuan dengan Menteri DPDTT, Marwan Jafar, Jumat (2/1).

Selain itu, Nila juga mengatakan, kerja sama dengan Kementerian DPDTT, dilakukan sebagai upaya integrasi bagi pengurangan risiko krisis kesehatan di daerah melalui program pemberdayaan masyarakat.

"Diberikannya perhatian khusus kepada masyarakat yang berada di wilayah terkena dampak bencana atau rawan bencana, dapat direlokasi melalui program transmigrasi,” ujarnya. (gir/jpnn)

Read More

Kementerian Desa Dan Kemenkes Inisiasi Desa Sehat

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginisiasi program desa sehat.

Tahap awal kerja sama pada tahun 2015 akan memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan yang bertumpu pada pembangunan puskesmas, bidan desa, dan juga ketersediaan air bersih, demikian siaran pers yang diterima Antara, Jumat (2/1).

Proyeksi kerja sama tahap awalnya difokuskan ke daerah-daerah perbatasan, kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar.

Setelah itu, kata Marwan Jafar, baru wilayah lainnya. Kebijakan pembangunan ini dalam kerangka keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan percepatan keberdayaan masyarakat desa dalam budaya sehat.

Pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, menurut Marwan, penting dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya "Desa Mandiri" sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sinergitas dua kementerian ini, menurut dia, sangat penting karena keduanya juga punya skala prioritas bagi masyarakat di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Kerja sama yang bisa dilakukan, seperti keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga serta gizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita," katanya.

Mengacu pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan di desa-desa, terutama pada wilayah kepulauan, masih relatif sangat kecil sekali.

Marwan menyebutkan, dari 5.427 desa dengan jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah kepulauan, terdapat 874 pos kesehatan desa (poskesdes), sementara bidan desa berjumlah 5.179 orang.   "Dari data ini menunjukkan kekurangan sebanyak 4.533 poskesdes, dan 248 bidan," ujarnya.

Jumlah itu, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam menjamin kesehatan bagi masyarakat desa.

"Idealnya, satu desa terdapat satu sarana kesehatan meliputi satu pokesdes, satu bidan, dan satu perawat. Ke depan, kita target program ini bisa mulai terealisasi sehingga budaya sehat masyarakat desa terjamin," katanya

Read More