Harga Paket LJK Digiquest

Selama ini kita mengenal Optical Mark Reader (OMR) sebagai piranti pengoreksian lembar jawaban secara otomatis. Meski sangat dibutuhkan oleh berbagai lembaga pendidikan, tetapi hanya sedikit di antara mereka yang mampu untuk membeli OMR karena harganya yang sangat mahal. Kami memberikan solusi dengan produk DigiQuest, yang dibuat oleh alumnus ITB.

Berapa harganya? Cukup Rp. 7.000.000,- (Harga Promosi sampai bulan Desember 2011)

Spesifikasi :

• HP officejet all in one j3508 (7 ppm), garansi 1 tahun
• Memiliki fasilitas drop out warna otomatis
• DigiQuest portabel untuk desain LJK
• DigiQuest portabel untuk scanning dan pengolahan LJK
• 1 unit USB flash disk (software distribution), garansi 1 tahun
• Petunjuk penggunaan dalam bentuk buku
• Pengguna: SD, SMP, SMA, SMK, PT dan Umum

Untul Scanner lain silahkan kontak ke kami. Harga Digiquest tersebut sudah termasuk pengiriman.

Kontak :

• Arif Wibowo
• PT Intimitra Ciptakarya
• Telp : 081572169010
• Mail : abowo2000@yahoo.com
• atau arif@imc.co.id

Read More

Kemenkes Targetkan Tambah Puskesmas dan RS di 2014

Kementerian Kesehatan menargetkan penambahan pelayanan kesehatan pada 2014 mendatang. Hal ini mendukung pemberian pelayanan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH Menteri Kesehatan peningkatan pelayanan kesehatan dilakukan dalam bentuk memperbanyak keberadaan Puskesmas, klinik bersama dan rumah sakit. Setidaknya pada 2014 nanti, Kemenkes menargetkan 9 ribu Puskesmas, 12 ribu klinik bersama dan dokter praktek, serta 8.764 rumah sakit yang melayani jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

Dalam Seminar Perumahsakitan dan Surabaya Hospital Expo VII yang digelar Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi ) daerah Jatim di Surabaya, Rabu (13/04), ENDANG mengatakan penambahan pelayanan dan fasilitas kesehatan diiringi dengan upaya banefit package sehingga tidak ada disparitas.

Hingga tahun ini, 60 persen warga Indonesia sudah mendapatkan layanan jaminan kesehatan. “Semua orang dapat jaminan kesehatan, tapi kalau rumah sakitnya nggak ada, ya masalah. Karena itu Kementerian Kesehatan menambah rumah sakit dan Puskesmas,” ujarnya pada wartawan, Rabu (13/04).

Selain itu roadmap soal kelembagaan dan aturan juga tengah disusun untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Targetnya, 2014 mendatang, seluruh peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan itu bisa diwujudkan secara total.(git)

Read More

Kemenkes Instruksikan Pengobatan Gratis Bagi Korban Ulat Bulu

Kementerian Kesehatan mengisntruksikan untuk memberikan pengobatan gratis bagi pasien korban serangan ulat bulu.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH Menteri Kesehatan mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi DInas Kesehatan Kabupaten Probolinggo untuk memantau warga di lokasi serangan ulat bulu. Jika ada yang terkena dampak ulat bulu, maka Puskesmas setempat akan memberikan pengobatan gratis.

“Kita sudah instruksikan pengobatan gratis buat yang terkena dampak ulat bulu. Karena memang obatnya ringan,” ujarnya pada wartawan di Surabaya, Rabu (13/04).

Menurut ENDANG, untuk mengatasi serangan ulat bulu memang diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Pertanian. Namun, ENDANG berpendapat adanya ulat bulu dengan jumlah yang sangat banyak lebih disebabkan kepada terputusnya mata rantai yang seharusnya memakan ulat bulu. Sehingga jumlah ulat bulu makin tak terkendali.(git)

Read More

Jalani pemeriksaan, Direktur Kemenkes buru-buru masuk KPK

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Ratna Dewi Umar terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan untuk penanggulangan wabah flu burung di Kemenkes pada tahun 2006.

Pantauan primaironline.com, Jumat (15/4), Ratna tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Mengenakan kemeja batik warna coklat, Ratna terlihat tergesa-gesa memasuki gedung KPK. Tak ada kata terucap dari perempuan paruh baya ini.

KPK menetapkan Ratna jadi tersangka sejak Mei 2010. Dalam proyek pengadaan alat kesehatan ini, Ratna bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen.

Penyidik KPK telah menemukan indikasi penunjukan langsung dan penggelembungan harga dalam pengadaan yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah itu.

Dalam kasus ini, nama bos Media Nusantara Citra (MNC) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo juga sempat diperiksa tim penyidik sebagai rekanan pengadaan alat kesehatan di Depkes ini.

Read More

Kemenkes Akan Bantu Rehabilitasi Korban Pencucian Otak

Kasus pencucian otak mencuat belakangan ini. Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, pihaknya akan membantu rehabilitasi korban pencucian otak ini.

"Pencucian otak itu bukan secara fisik, itu secara ideologis dan secara psikologis, paling-paling kita coba rehabilitasi," kata Endang di sela-sela acara ulang tahun ke-50 RS Fatmawati, Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (15/4/2011).

Endang mengatakan, untuk mengatasi pencucian otak tersebut Kementerian Kesehatan akan melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama. "Itu bukan hanya Kementerian Kesehatan tapi harus juga dengan (Kementerian Agama)," katanya.

Kasus pencucian otak diduga terjadi pada Laila Febriani alias Lian, CPNS di Bagian Tata Usaha, Direktorat Bandar Udara, Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Saat ini Lian masih menjalani terapi kejiwaan untuk mengobati kelinglungannya setelah hilang pada Kamis (7/4/2011).

Read More

Nyaris Ricuh di RSUD Kupang, Kemenkes Turunkan Tim

Kemelut yang terjadi di RSUD Prof. W.Z. Johanes Kupang terkait aksi para dokter dan paramedis yang memprotes jasa pelayanan Jamkesmas nyaris ricuh langsung direspon Kementerian Kesehatan dengan menerjunkan tim verifikasi.

Tim telah membenahi sistem entry data dana Jakesmas sehingga dalam waktu dekat, dana jasa pelayanan Jamkesmas untuk paramedis di rumah sakit itu sudah dibayar.

Ketua Tim Verifikasi Kementerian Kesehatan dr. Herry Rusman yang ditemui di Kupang, Kamis (14/4) menjelaskan, keterlambatan pembayaran jasa pelayanan Jamkesmas tidak hanya terjadi di NTT. Masalah yang sama juga terjadi di daerah lain karena ada perubahan sistem entri data pengelompokan jenis penyakit pasien Jamkesmas. Dan, saat itu, sistem entri data sudah diperbaiki sehingga dalam waktu dekat dananya sudah bisa ditarik untuk dibayarkan kepada paramedis yang berhak.

"Ini masa transisi perubahan sistem, jadi kita pengertian dari teman-teman sejawat. Tidak ada masalah lagi, dan semua hak mereka akan segera dibayarkan," katanya.

Herry juga mengakui, hasil verifikasi tim itu sudah disampaikan kepada Gubernur NTT Frans Lebu Raya sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah. Gubernur juga meminta agar masalah ini segera dituntaskan agar persoalan yang menjadi pemicu kenyamanan kerja paramedis di RSUD Kupang secepatnya diselesaikan.

Sementara itu, Direktur RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang, dr Alphonsius Anapaku mengatakan, tunjangan kesejahteraan yang dikeluhkan para dokter di Rumah Sakit itu sudah dibayarkan. Karena proses administrasinya tidak terlalu rumit. Sedangkan untuk dana jasa pelayanan pasien Jamkesmas juga sudah diselesaikan masalah sistemnya dan akan segera dibayar. (Bonne Pukan)

Read More