Politeknik Kesehatan Kemenkes

TRY OUT CPNS 2021

Pusat Pembelajaran CPNS ONLINE 2021.

Siap CPNS 2021?

Tersedia Soal-soal CPNS dan Trayout CPNS 2021

Rabu, 02 Januari 2013

Makan Tempe Bisa Bikin Awet Muda

Para perempuan yang ingin tampil awet muda sudah saatnya membiasakan diri dengan mengkonsumsi tempe. Menurut Ika Heri Kustansi, mahasiswa D3 Gizi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Malang, tempe mengandung isoplafon (zat bioaktif) yang bisa membuat awet muda.
Menurut mahasiswa semester 5 itu, kandungan isoplafon dalam tempe sangat bermanfaat sebagai penangkal radikal bebas dalam tubuh. Dampaknya bisa awet muda dan selalu cantik.
Selain itu isoplafon juga bisa menyuburkan kandungan. "Kandungan isoplafon ini hanya diperoleh di tempe. Sumber isoplafon lainnya yakni pada tumbuhan," kata Ika dalam Nutrifair 2012, live smart with tempe di Hall Matos Malang.
Manfaat isoplafon bisa diperoleh dengan mudah. Dalam sehari, cukup mengkonsumsi 3-5 potong tempe, baik digoreng maupun direbus. "Jadi tidak perlu konsumsi makanan mahal untuk awet muda, cukup dengan tempe," ujar Ika kepada Surya (Tribunews.com Network). -->
Share:

Puluhan Sopir Angkutan Umum Kediri Ikuti Tes Urin

Puluhan sopir angkutan umum yang singgah di Terminal Tamanan, Kota Kediri, Jawa Timur diwajibkan mengikuti pemeriksaan kesehatan dan tes urin, Kamis (27/12/2012).
Sopir yang diminta tes urin mayoritas sopir bus antar kota dalam provinsi.Ada juga sopir angkutan umum pedesaaan serta angkutan kota. Pemeriksaan kesehatan dan tes urin sopir angkutan umum ini dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2013.
Sementara arus penumpang di terminal Tamanan  masih terlihat normal belum terjadi lonjakan. Petugas dari RS Bhayangkara yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin masih merekap hasilnya.
Share:

Selasa, 17 Juli 2012

Polri: Kasus Korupsi Kemenkes Sudah P19

Polri mengaku masih terus menindaklanjuti kasus korupsi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).  Berkas kasus tersebut statusnya sudah P19, dan Polri berharap dalam waktu dekat kasus tersebut dapat segera P21.

“Satu tersangka tapi ini masih terus dilakukan pengembangan. Yakinlah kasus ini diproses, tapi kita perlu waktu,” ujar Kepala Penerangan Umum (Kabagpenum) Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/7).

Agus menjelaskan, untuk kasus korupsi itu perlu kecermatan. Agar kasus-kasus ini benar-benar tuntas, dan pembuktianya lengkap.

-->
Share:

Serapan Anggaran Kemenkes 87 Persen

Anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp 30,9 triliun pada tahun 2011 terserap Rp 26,9 triliun atau 87,2 persen. Penyerapan anggaran tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2 010 yang penyerapannya mencapai 89 persen.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR, Senin (9/7/2012). Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dalam paparannya menyebutkan, penurunan realisasi tersebut dikarenakan sejumlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tugas pembantuan selesai sekitar pertengahan tahun.
DIPA baru tugas pembantuan Bantuan Operasi Kesehatan (BOK), misalnya, selesai April. Begitu juga DIPA tugas pembantuan (TP-BUK) rumah sakit umum daerah dan dinas kesehatan dan DIPA penggunaan dana efisiensi. Selain itu, sering terjadi gagal lelang karena jumlah peserta yang mendaftar tidak memenuhi syarat. Kementerian Kesehatan juga lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran.
Dalam rapat kerja itu, penyerapan anggaran untuk BOK yang diperuntukkan bagi Puskesmas mendapat sorotan. Penyerapan anggaran BOK hanya 87,38 persen. Anggota Komisi IX Caroline Margareth menyesalkan rendahnya serapan BOK mengingat BOK diperuntukkan bagi puskesmas yag menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat. Pemanfaatan BOK antara lain untuk pendataan sasaran, surveilance, pelayanan posyandu, penemuan kasus, pengambilan spesimen, dan promosi kesehatan.
Program lain yang mendapat sorotan ialah program pasar sehat di 10 pasar di 9 provinsi yang dimulai sebagai respon dari infeksi flu burung dan penanaman 5.000 pohon. Program-program itu dianggap tidak sesuai dengan tugas Kementerian Kesehatan dan diminta agar dievaluasi.
Dalam rapat kerja itu, Komisi IX DPR menerima laporan pertanggungjawaban Kementerian Kesehatan dengan sejumlah catatan, antara lain agar kementerian itu memberikan pendampingan teknis atas pelaksanaan petunjuk teknis BOK, mengevaluasi kembali program-program yang tidak sesuai dengan tugas pokok kementerian, dan mengevaluasi pengadaan barang dan jasa. 

Share:

Kemenkes anggarkan Rp20 miliar untuk atasi difteri

Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk mengatasi Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri di wilayah Jawa Timur.

Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra Kemenkes  Andi Muhadir mengatakan hal itu  pada Simposium Imunisasi IDAI ke-3 di Jakarta, Selasa.

"Anggaran Rp 20 miliar itu akan digunakan untuk operasional dan logistik, serta eradikasi terhadap difteri," ujar Andi.

Kegiatan tersebut antara lain memberikan penyuluhan soal imunisasi dan pelaksanaan imunisasi di daerah terjangkit.

Dia menyayangkan masih adanya KLB difteri yang menjangkiti di Provinsi Jawa Timur, hingga menewaskan 91 anak.

"Ada salah satu daerah di Madura yang masih sangat rendah imunisasinya, sehingga mengakibatkan jumlah korban terbanyak," kata Andi.

Andi menegaskan, bahwa peristiwa penyebaran penyakit itu seharusnya dapat menjadi pembelajaran akibat kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi.

"Akhirnya pemerintah harus mengeluarkan banyak dana, demi eradikasi penyakit yang seharusnya sudah musnah sejak lama," kata Andi.
(M048)

Editor: Ruslan Burhani


Share:

Kemenkes bantu dokter spesialis di Supiori

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) membantu penyediaan dua tenaga dokter spesialis di Kabupaten Supiori, Papua.

Kepala Dinas Kesehatan Supiori dr Jenggo Suwarko yang dihubungi di Supiori, Kamis mengakui, pengiriman bantuan dua dokter spesialis penyakit dalam dan spesialis anak lulusan Universitas Andalas Padang itu sesuai dengan permintaan guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Untuk kurun waktu penempatan dokter spesialis selama enam bulan. Ini dapat saja diperpanjang sesuai kesepakatan bersama," ungkap Kepala Dinkes Jenggo Suwarko.

Ia menyebutkan, dengan pengiriman bantuan dokter spesialis dari pusat diharapkan dapat melayani pemeriksaan pasien penyakit dalam dan anak yang setiap hari berobat ke rumah sakit umum daerah Supiori.

Selain mendapat bantuan dari Kemenkes, menurut Jenggo, dalam upaya memenuhi kebutuhan dokter spesialis, Pemkab Supiori juga mengirim empat dokter umum untuk melanjutkan pendidikan spealis ke berbagai perguruan tinggi, di antaranya Universitas Indoneisa Jakarta, Universitas Diponegoro Semarang serta UNS Solo.

Menyinggung insentif yang diberikan Pemkab Supiori, menurut dr Jenggo, karena tenaga dokter spesialis, maka pemerintah kabupaten akan menyiapkan rumah dan kendaraan operasional dalam rangka menunjang kinerja pelayanan pasien selama bertugas di Kabupaten Supiori.

Kabupaten Supiori merupakan daerah pemekaran dibentuk UU No 35 tahun 2003 dengan Ibu Kota Sorindiweri.
(M039/M026)
Editor: Ruslan Burhani


Share:

Buku CPNS 2021

Tryaout CPNS 2021