Manfaat Teh Hitam untuk Kesehatan

Sama seperti jenis teh lainnya, teh hitam juga menawarkan sejumlah manfaat kesehatan bagi tubuh.
Berbagai bahan alami yang menjadi komposisi teh dipercaya menyimpan banyak mineral dan vitamin yang memberikan manfaat bagi kesehatan. Berikut manfaat mengkonsumsi teh hitam yang dilansir dari Naturalnews.

1. Antioksidan
Teh hitam mengandung antioksidan yang disebut polifenol. Polifenol dipercaya dapat membantu mencegah kesurasan DNA yang berkaitan dengan kontaminasi bahan kimia yang beracun. Tidak hanya itu, polifenol juga dapat meningkatkan kualitas kulit dan fungsi otak.

2. Menjaga kesehatan mulut
Mengkonsumsi teh hitam dapat membantu kesehatan mulut Anda. Minum beberapa cangkir teh hitam setiap hari dapat mengurangi plak, membangun dan membantu mengontrol bakteri yang dapat menyebabkan gigi berlubang.

3. Kesehatan jantung
Minum tiga cangkir teh hitam sehari dapat mencegah timbulnya stroke iskemik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan David Geffen pada 2009 dari School of Medicine di Los Angeles. Mereka yang minum teh hitam secara teratur dapat memiliki risiko 21 persen lebih rendah terserang stroke.

4. Kesehatan tulang
Sebuah penelitian menemukan bahwa wanita yang sudah lanjut usia yang teratur meminum teh memiliki kepadatan mineral tulang lebih tinggi. Pasalnya fitokimia yang terkandung dalam teh hitam dapat menguatkan tulang dan mengurangi resiko radang sendi. Rutin meminum teh hitam juga dapt membantu memperlambat kehilangan kepadatan mineral tulang.

5. Mengingkatkan imunitas
Tanin tipe polifenol yang terkandung dalam teh hitam dipercaya dapat membantu melindungi tubuh dari virus influenza, flu perut, dan virus lainnya. Antioksidan dalam teh hitam juga dapat membantu Anda meningkatkan kekebalan tubuh.

sumber : Diana Rafikasari

Read More

Roadmap Obat Tradisional

Obat Tradisional

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang membuat roadmap pemanfaatan obat tradisional. Pasalnya, obat traditional semakin tergusur dengan kehadiran obat kimia.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenkes Tjandra Yoga Aditama mengatakan, Kemenkes sekarang ini sedang menyusun roadmap kemandirian obat. Indonesia dipandang harus mengembangkan obat berbahan tradisional karena memiliki khasanah tanaman obat yang luar biasa khasiatnya.

"Ada 9.600 spesies tumbuhan berkhasiat obat dan 300 spesies bahan obat tradisional diantaranya dikembangkan oleh industri. Agar tanaman bisa jadi obat maka harus ada roadmap. Untuk uji klinis, autentifikasi teknis dan spesies serta standarisasi kandungan kimianya," katanya usai seminar Challenges of Development of Natural Compound as Drug for Infectious and Degenerative Diseases di kampus Uhamka, Jakarta, Minggu (11/1/2015).

Tjandra menjelaskan, bahan traditional yang sudah dijual bebas di pasaran jumlahnya masih rendah yakni sekitar 4.000an jenis. Maka dari itu, kebijakan roadmap yang baru saja dibuat ini agar masyarakat mempunyai pilihan untuk memakai obat tradisional atau bahan kimia.

Selain itu, saat ini juga berkembang tren minum jamu di kalangan masyarakat. Kementerian UKM dan Kementerian Perdagangan pun pekan kemarin sudah meluncurkan program gemar minum jamu.

Pada 2012 lalu, jelas dia, pemerintah sudah melakukan riset tumbuhan obat dan jamu dengan menginventarisasi 15.773 ramuan dari 209 suku bangsa dan berhasil mengidentifikasi 1.740 spesies tanaman obat dari 13.576 nama daerah tanaman obat atau 60% dari total data.

Jumlah herbarium yang berhasil dikumpulkan sebanyak 13.398 herbarium. Dari hasil inventarisasi itu maka pada tahun 2014 dilakukan analisis lanjut dengan DNA profiling 20 tanaman terpilih yang paling banyak digunakan oleh suku di Indonesia.

Kedua, chemical finger printing 20 tanaman terpilih yang paling banyak digunakan oleh suku di Indonesia dan uji in vitro formula antimalaria, antiTBC dan antikanker.

Sementara, dia pun berharap perguruan tinggi memperbanyak penelitian tentang bahan traditional ini. Memang dia mengakui kampus besar seperti UI sudah beberapa kali melakukan penelitian dan menghasilkan doktor di bidang jamu.

Namun masalahnya kita tidak mempunyai jalur pemasaran untuk hasil penelitian itu sehingga hasilnya tidak termanfaatkan. Dia mengungkapkan, jumlah S1 farmasi di Tanah Air hanya ada 917 unit dan S2 hanya 14 dan D3 Farmasi ada 100.

Read More

Kemenkes Awasi Pejabat Eselon I

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berjanji akan meminimalisasi tindakan koruptif yang dilakukan jajarannya.

Bahkan, Kemenkes pun sudah menandatangani komitmen bersih dari korupsi bersama delapan pejabat eselon I pada Jumat (9/1). Untuk merealisasikan komitmen itu, rencananya Kemenkes akan melakukan pendampingan pengolahan administrasi yang benar terhadap institusiinstitusi yang berada di bawah naungannya.

Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan Sri Henni Setiawati mengatakan, sebelum terjadi hal-hal yang menyimpang dalam pengolahan anggaran di sektor kesehatan, Kemenkes akan melakukan pendampingan di setiap institusi.

“Kita lakukan upaya preventif dengan memberikan pendampingan bagaimana mengurus administrasi yang baik,” ungkap Sri di Jakarta, kemarin. Beberapa kasus kesehatan yang sempat mangkrak sepertikasuspengadaan alat kesehatan (alkes) dan vaksin flu burung hingga saat ini belum jelas kabarnya.

Menkes Nila F Moeloek menyatakan, upaya preventif terhadap korupsi di sektor kesehatan diharapkan mendapat kawalan dari KPK dan beberapa lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut Nila, langkah Kemenkes ini dilakukan karena pembangunan kesehatan secara menyeluruh di Indonesia membutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk lembaga-lembaga pengawas seperti KPK, BPK, dan BPKP.

Terkait hal itu, Penasihat KPK Suharso mengatakan bahwa pemberantasan korupsi sulit diselesaikan jika hanya mengandalkan KPK saja. Pasalnya untuk mengurus banyaknya kasus korupsi, tenaga KPK masih minim. Hal itulah yang menyebabkan mengapa kasus pengadaan alkes dan vaksin flu burung hingga saat ini belum terselesaikan.

Imas damayanti

Read More

Menkes targetkan layanan kesehatan berbasis IT

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek menargetkan tahun 2015 untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat berbasis informasi teknologi (IT). Tentu hal ini tidak hanya berlaku di rumah sakit, tetapi juga di seluruh puskesmas di Indonesia.

Untuk mewujudkan target itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan dukungannya atas usulan Menkes tersebut. Oleh karen itu, mantan Direktur Telkom itu menyatakan paling lambat semua bisa selesai di tahun 2015.

"Kami catat beberapa hal. Contoh bagaimana seluruh puskesmas di Indonesia bisa terhubung dengan Kemenkes secara langsung (dengan internet). Targetnya paling lama 2015 sudah selesai," tutur Menteri Rudiantara kepada wartawan di Gedung Kemenkes RI, Jakarta.

Tambahnya, secara infrastruktur saat ini hampir seluruh kecamatan di Indonesia sudah memiliki layanan internet yang dapat diakses setiap saat. Tetapi teknis harus segera dibenahi agar masyarakat semakin puas dengan layanan kesehatan yang selama ini telah berjalan.

"Secara infrastruktur di lapangan seluruh kecamatan punya internet. Tinggal bagaimana di lapangan dihubungkan saja, karena itu bagian dari pelayanan masyarakat," imbuhnya

Sekedar diketahui, menurut data Riset Fasilitas Kesehatan (Risfaskes) 2011, kondisi infrastruktur di rumah sakit jauh berbeda dengan puskesmas. Apalagi di era JKN, baru ada 1.227 RS di Indonesia menggunakan aplikasi Indonesia Case Base Group (INA-CBG). Sistem tersebut sudah menghitung layanan yang akan terima pasien, sekaligus pengobatannya hingga dinyatakan sembuh.

Read More

Rudiantara Targetkan Seluruh Puskesmas Terhubung ke Kemenkes Rabu, 31 Desember 2014 15:32 WIB

Adanya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat memudahkan layanan kesehatan. Salah satunya untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, pihaknya telah menargetkan seluruh Puskesmas dapat terhubung langsung ke Kementerian Kesehatan pada 2015 dengan adanya TIK.

“Tadi dibicarakan bagaimana seluruh Puskesmas di Indonesia bisa terhubung ke Kementerian Kesehatan secara langsung. Target 2015 sudah selesai semua Puskesmas di Indonesia,” ujar Rudiantara di Gedung Kemeneterian Kesehatan (Kemenkes) RI, Jakarta, Rabu (31/12/2014).

Berdasarkan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) oleh Kemenkes tahun 2011 kondisi infrastruktur TIK pada fasilitas layanan kesehatan di daerah belum memadai. Sebanyak 87,4 persen Puskesmas sudah tersambung listrik 24 jam dan 78,4 persen telah memiliki perangkat komputer. Sayangnya, baru 17,1 persen yang telah tersambung dengan internet dan baru 15 persen yang memiliki Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS).

“Secara infrastruktur semua kecamatan sudah koneksi internet, Cuma Bagaimana dilapangan menghubungkan,” lanjut dia.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek berharap dengan adanya pemanfaatan TIK akan memudahkan Kemenkes mendapat informasi kinerja sektor kesehatan di daerah, mendapat data serta informasi dalam pengelolaan obat dan farmasi, dan melakukan analisis dalam pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Adanya TIK juga dapat dimanfaatkan untk memonitor ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan di daerah.

Saat ini, di beberapa rumah sakit juga tengah dikembangkan pilot project telemedicine, yaitu pelayanan kesehatan jarak jauh.

“Pemenuhan telemedicine diprioritaskan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK),” kata Nila.

Read More

Desa Sehat Jadi Fokus Kerja Sama Mendes dan Menkes

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait masalah kesehatan berbasis perdesaan.

Tahap awal kerja sama pada tahun 2015, akan memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan yang bertumpu pada pembangunan Puskesmas, bidan desa, dan juga ketersediaan air bersih.

"Proyeksi kerja sama tahap awalnya difokuskan ke daerah-daerah perbatasan. Setelah itu baru wilayah lainnya. Kebijakan pembangunan ini dalam kerangka keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan percepatan keberdayaan masyarakat desa dalam budaya sehat," ujar Menteri Desa, Marwan Jafar dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Menteri Marwan Jafar telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek, di kantor Kemendes PDTT, Jumat (2/1/2015) lalu.

Marwan menyatakan, pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, menurut Marwan, penting dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya "Desa Mandiri" sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana amanat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Sinergitas dua kementerian ini sangat penting. Karena keduanya juga punya skala prioritas bagi masyarakat di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kerja sama yang bisa dilakukan, seperti keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga, serta Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita," paparnya.

Mengacu pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan di desa-desa terutama pada wilayah kepulauan masih sangat kecil sekali.

Marwan menyebutkan, dari 5.427 desa dengan jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah kepulauan, hanya terdapat 874 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Sementara, bidan desa berjumlah 5.179. "Dari data ini menunjukkan kekurangan sebanyak 4.533 Poskesdes, dan 248 bidan," ujarnya.

Jumlah ini, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam menjamin kesehatan bagi masyarakat desa. "Idealnya, satu desa terdapat satu sarana kesehatan meliputi satu Pokesdes, satu bidan dan satu perawat. Ke depan, kita target program ini bisa mulai teralisasi, sehingga budaya sehat masyarakat desa terjamin," katanya.

Sementara itu, Menkes Nila menambahkan, kerja sama ini akan lebih dimatangkan lagi di tahun-tahun mendatang.

"Banyak hal yang bisa disinergikan dari dua kementerian ini. Untuk program di Kementerian Kesehatan, seperti melakukan Melakukan upaya perubahan perilaku higienis dan saniter melalui pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh sanitarian puskesmas pada seluruh desa di Indonesia (menggunakan dana BOK dan dana lainnya)," ujar Menkes Nila

Read More