Kemenkes Diduga Habiskan Rp 9 Miliar Untuk Seminar

Kementerian Kesehatan sudah menjelaskan pemborosan anggaran pelesiran ke luar negeri sebesar Rp 145 miliar itu sudah efisien, tapi hal ini masih terus dipermasalahkan.

Salah satunya adalah Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (Fitra). Lembaga Swadaya pemerhati anggaran pemerintah ini menilai Kemenkes telah melakukan pemborosan perjalanan dinas secara terang-terangan. Salah satu modusnya dikemas secara apik dengan mengalokasikannya dengan kegiatan seminar international.

“Dengan kemasan mengikuti seminar international, aparat Kemenkes seolah-olah bekerja untuk kepentingan masyarakat. Padahal, tujuan mereka hanya melakukan jalan-jalannya, dan menghabiskan anggaran,” kata­nya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Dikatakan, berdasarkan data yang dihimpun Fitra, anggaran untuk mengikuti seminar interna­sional tahun ini Kemenkes menganggarkan Rp 9.194.572.000.

Rincian alokasinya, untuk 12 Sa­tuan Kerja, di antaranya Pusat Ker­jasama Luar Negeri sekitar Rp 3,1 miliar, Sekretariat Badan LITBANGKES sekitar Rp 1,3 miliar, serta Badan Pengem­bangan Dan Kesehatan SDM Kesehatan sekitar Rp 1 miliar.

“Bentuk kegiatannya macam-macam seperti menghadiri ke­giatan WHA, Forum Ilmiah diluar negeri, dan Senior Official Meeting (SOM). Padahal semua itu cuma kemasan untuk jalan-jalan. Selama ini pertang­gungjawa­bannya nggak jelas,” ujarnya.

Menurutnya, pengalokasian anggaran itu tentu terasa tidak adil ketika dalam RKA (rencana kerja Anggaran) Kemenkes mene­tapkan asuransi untuk 32 juta orang miskin sebesar Rp 5 triliun.

Padahal, kata dia, dengan anggaran sebesar itu, setiap orang miskin yang hanya mendapatkan bantuan Rp 153.704 per orang untuk setiap tahun, dan Rp.12.809 per ­orang setiap bulannya. Padahal jumlah orang miskin ada 32,53 juta.

“Dengan demikian orang miskin adalah warganegara kelas dua dibandingkan dengan para pejabat Kementerian Kesehatan,” tukasnya.

Melihat permasalahan seperti ini, Uchok berharap agar BPK (Badan Pemeriksa Keuangn), dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) melakukan audit investigasi terhadap realisasi anggaran Kemenkes.

Pihak Kemenkes belum berhasil dikonfirmasi. Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih yang dihubungi telepon selulernya tidak mem­berikan respon. Se­mentara Kepala Bagian Hubungan Ma­sya­rakat Kemenkes sedang ber­ada di luar kota. Irjen Kemenkes, Yudhi Prayudha Ishak yang dikonfirmasi menolak untuk memberikan penjelasan.

“Sebaiknya nda coba ke puskomlit. Biar mereka yang meng­arahkan,” kata Yudhi melalui pesan singkatnya.

Sebelumnya Kemenkes me­nya­takan 80 persen atau Rp 116 miliar dari total perjalanan luar negeri Kemenkes yang berjumlah Rp 146 miliar, digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan haji.

Sisanya 20 persen atau Rp 30 miliar digunakan untuk perte­muan internasional WHO, WHA, ASEAN dan lain-lain, serta pela­tihan jangka pendek dan jangka panjang untuk mening­katkan profesionalisme petugas kesehatan.

Hal itu dikemukakan Kepala Pusat Komunikasi Publik Ke­men­kes Tritarayati, didam­pingi Kepala Pusat Kesehatan Haji H Wan Alkadri, dan Kepala Biro Pe­rencanaan dan Anggaran Un­tung Suseno kepada para war­tawan di Jakarta tanggal 20 Sep­tember 2010.

“Setelah Saya Lengser, Tumbuh Lagi...”

Siti Fadilah Supari, Bekas Menkes

Bekas Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari membe­nar­kan, kerap terjadi pemborosan pada penggunaan dana di Ke­menkes, salah satunya pada pos anggaran perjalanan dinas.

“Benar kata Fitra, saya setuju dengan mereka. Memang kerap terjadi pemborosan anggaran dalam perjalanan dinas Kemen­kes, dan itu harus segera dihen­tikan,” katanya, kemarin.

Anggota Dewan Pertim­bangan Presiden Bidang Ke­sejahteraan Rakyat ini men­jelas­kan, setahu dia biasanya pem­borosan ini terjadi pada perjalanan dinas untuk rapat para pejabat Kemenkes ke luar kota, atau luar negeri.

“Mereka cukup sering rapat di Batam, di Lombok, di Bali, di Solo, dan sebagainya. Apa­lagi menjelang akhir tahun anggaran seperti ini. Disitulah terjadi pembengkakan dana,” ucapnya.

Berdasarkan pengamatannya saat menjadi Menteri Keseha­tan, sebetulnya banyak rapat yang tidak perlu dilakukan di luar kota. Rencana perjalanan di­nas tiap eselon perlu dieva­luasi lagi urgensinya. Dikata­kan­nya, dirinya pernah mela­kukan pemangkasan perjalanan dinas hingga tinggal seperem­pat dari yang telah diagendakan.

“Dulu hal ini saya cermati. Tapi setelah saya lengser, sepertinya tumbuh lagi,” katanya.

Oleh karena itu Fadilah menyarankan, agar Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih melakukan evaluasi terhadap anggaran perjalanan dinas setiap eselon, agar tidak terjadi pemborosan.

Dia juga mengingatkan, apabila dilakukan pemang­kasan, Endang harus berhati-hati agar tidak berdampak ne­gatif terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Kemenkes.

“Kalau bisa yang dipangkas anggaran perjalanan dinas bagi para pejabat saja. Untuk ang­garan dokter haji, dan lain-lain itu sudah menjadi kebutuhan po­kok. Kalau anggaran itu sam­pai terkena pemangkasan, kasi­han masyarakat,” cetus­nya.

Jangan Sampai Terjadi Pemborosan

Irgan Chairul Mahfiz, Wakil Ketua Komisi IX DPR

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Irgan Chairul Mahfiz menya­rankan Kemenkes tidak alergi dan segara meres­pons temuan pemborosan angga­ran seminar ke luar negri dari Fitra.

“Apa yang disampaikan Fitra, terlepas sifatnya itu fakta sebatas analisa atau penilaian semata, saya kira Kemenkes sebaiknya mencermati temuan tersebut. Masyarakat sekarang sudah sangat kritis terhadap peng­gunaan anggaran,” kata­nya, kemarin.

Sekjen Partai Persatuan Pem­bangunan ini menilai, selama ini Kemenkes kurang mela­kukan penghematan anggaran. Padahal bila hal itu dijalankan bisa memingkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Sesungguhnya anggaran adalah milik rakyat. Jadi jangan sampai terjadi pemborosan anggaran negara. Apalagi jika pemborosan tersebut sampai mempengaruhi kinerja lembaga secara keseluruhan. Itu jelas akan banyak merugikan negara, terlebih lagi rakyat,” tuturnya.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Banten III ini berharap, ke depan Kemenkes mau memperbaiki lagi kinerja­nya, terutama memperhatikan perencanaan anggaran.

Irgan berjanji setelah reses, Komisi IX DPR akan menjad­walkan pertemuan dengan Ke­menkes, dan ia akan meng­ingat­kan Menkes mengenai masalah ini. “Habis reses kita pasti ber­temu, dan saya akan meng­ingatkan masalah ini,” pung­kas­nya.

“Diserahkan Ke KPK Untuk Ditindaklanjuti”

Roy Salam, Peneliti IBC

Peneliti dari Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menyatakan siap ber­koor­dinasi dengan Fitra terkait dugaan pemborosan anggaran di Kemenkes berkedok seminar internasional.

“Perlu dilakukan perte­muan dengan Fitra. Setelah itu, hasil temuannya diserah­kan kepada BPK, KPK dan kejak­saan untuk ditindak­lanjuti. Apakah di dalam dana tersebut ada unsur korupsi atau tidak,” katanya, kemarin.

Menurutnya, bila apa yang diungkapkan Kemenkes itu benar, maka lembaga itu sudah tidak sejalan dengan cita-cita Presiden SBY yang menghendaki adanya peng­he­matan anggaran. “Seharus­nya mereka menjalankan ama­nah Presiden untuk menghemat dana negara,” ucapnya.