Kemenkes Akreditasi RS Haji Makassar

Tim survei Komisi Akreditas Rumah Sakit (KARS) Kementerian Kesehatan RI selama beberapa hari akan melakukan pengamatan di RS Haji Makassar. Tim surveior yang beranggotakan dr Tini Sekarwati, dr Sutji Mariono, dan Ike Gunawiarsih itu mengamati pelayanan dan dokumen perencanaan di rumah sakit milik pemerintah provinsi Sulsel itu untuk pemerolehan akreditasi.

Ketua tim survei, Tini Sekarwati mengatakan akreditasi penting untuk menyamakan pelayanan rumah sakit kepada pasien di seluruh Indonesia. Menurut dia, akreditas tidak hanya dilakukan pada rumah sakit pemerintah, tetapi juga rumah sakit yang dikelola swasta.

"Hasil akreditasi akan dilakukan tiga tahun sekali. Kalau pelayanannya makin meningkat, grade akreditasinya pun ditingkatkan. RS Haji ini misalnya mengikuti penilaian akreditasi 12 pelayanan. Kalau tiga tahun kemudian pelayanannya makin baik, tentu bisa ditingkatkan menjadi pelayanan 16," kata Tini di RS Haji Makassar Selasa, 12 Juli.

12 pelayanan yang menjadi penilaian surveior antara lain administrasi dan manajemen, rekam medis, pelayanan farmasi, dan pelayanan medis. Pelayanan UGD, laboratorium, dan radiologi juga menjadi objek penilaian. Begitu juga pelayanan keperawatan, perinatal risiko tinggi dan pengendalian infeksi nosokomial.

Direktur RS Haji Makassar, Hj Hasnah Palinrungi berharap rumah sakit yang dipimpinnya itu bisa mendapat pengakuan dari KARS Kemenkes. Ia berharap akreditasi ini akan menjadi kado ulang tahun RS Haji pada 16 Juli mendatang.

Sebelum KARS melakukan survei, rumah sakit ini juga sudah mendapatkan pengakuan pelayanan dari International Organization for Standardization (ISO) pada 2010 lalu. Menurut Hasnah, RS Haji merupakan rumah sakit pemerintah pertama di Sulsel yang mendapatkan pengakuan ISO.

"Alhamdulillah status RS Haji sudah meningkat dari type C ke type B. Bahkan DPRD Sulsel sudah mengesahkan peraturan daerah yang mengatur perubahan itu. Meski begitu, kami akui masih ada kekurangan di beberapa sisi. Kerja kami memang tidak sempurna total tetapi menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada," katanya

Read More

Kemenkes, BPOM dan IPB diminta Patuhi Aturan

Kemenkes, BPOM dan Institut Pertanian Bogor (IPB) dinilai wajib mengumumkan merek-merek susu formula tercemar E sakazakii hasil penelitian IPB.

Pasalnya, apa yang dilakukan selama ini merupakan bentuk dari tidak dijalankannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 20 Agustus 2008. Yang kemudian diperkuat putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 April 2009 dan putusan kasasi MA pada 26 April 2010.

Dalam rilis yang diterima mediaindonesia.com, Selasa (12/7) malam, Ahmad Faisol, Direktur Eksekutif Perkumpulan media lintas komunitas (Media Link) menyatakan penelitian yang hasilnya diumumkan Menkes, Menkominfo, Kepala BPOM dan Mendiknas tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti IPB Sri Estuningsih.

Sri lewat penelitiannya menemukan 22,73% dari 22 merek susu formula yang beredar di pasar ternyata mengandung bakteri E sakazakii.

Bakteri tersebut berpotensi menimbulkan penyakit peradangan saluran pencernaan (enteritis), infeksi peredaran darah (sepsis) dan infeksi lapisan urat saraf tulang belakang dan otak (meningitis). Merek susu itulah yang dituntut kepada publik.

"IPB hanya mengumumkan informasi hasil penelitian mereka secara setengah-setengah, sehingga justru meresahkan masyarakat. Informasi yang jelas dan lengkap tetap disembunyikan,” kata Faisol.

Bagi Media Link, penolakan pihak Kemenkes, BPOM dan IPB untuk mengumumkan secara luas merek susu formula yang tercemar bakteri itu, adalah bentuk pelecehan hak atas informasi publik.

Dan hal itu diperparah dengan tindakan ketiga pihak tersebut yang menolak membayar biaya perkara yang sudah diputus pengadilan sebesar Rp2.064.000. Semua ini kian jelas menunjukkan didzaliminya hak publik atas informasi.

Read More

Kemenkes Sidak RSUD Garut

Akhir-akhir ini marak diberitakan tentang kondisi Rumah Sakit Umum (RSU) dr. Slamet Garut yang terancam bangkrut akibat besarnya tunggakan dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Menyikapi hal itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menurunkan tim untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD dr. Slamet Garut, Jumat (8/7).

dr. Heri Ruswan, salah seorang anggota tim Kemenkes yang melakukan sidak menuturkan, pihaknya sengaja datang ke Garut untuk melakukan investigasi terkait kabar RSU dr. Slamet Garut yang terancam bangkrut sebagaimana diberitakan sejumlah media cetak dan elektronik akhir-akhir ini.

Adapun tujuan kedatangan tim ke Garut, untuk mengumpulkan berbagai informasi dan mencari tahu kondisi sebenarnya di lapangan. Selanjutnya, hasil investigasi yang telah dilakukan akan dilaporkan kepada menteri yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan solusi terbaik bagi Kabupaten Garut.

"Kami sengaja datang ke Garut untuk mencari berbagai informasi serta masukan. Selain itu, kami juga ingin melihat secara langsung kondisi riil RSU Garut saat ini," ujar Heri di sela-sela acara sidak di RSU dr. Slamet Garut, Jumat (8/7).

Dikatakan Heri, pihaknya sangat tidak mengharapkan jika sampai RSUD Garut benar-benar kolaps akibat tak tersedianya anggaran untuk melunasi tunggakan program Jamkesda. Oleh karena itu, pihaknya akan berusaha mencari solusi terbaik bagi Kabupaten Garut agar RSU tetap eksis dan tetap dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Sementara itu, Bupati Garut, H. Aceng HM Fikri, S.Ag. mengatakan, kedatangan tim Kemenkes tersebut untuk mendalami permasalahan yang terjadi di RSU dr. Slamet sekaligus menyarankan kepada Pemkab Garut untuk tidak menolak pasien yang menggunakan SKTM.

Diterangkan Aceng, jumlah tunggakan pasien Jamkesda yang belum dibayarkan pemerintah kepada RSU dr. Slamet Garut sejak tahun 2010 hingga pertengahan 2011 ini diperkirakan mencapai Rp 21 miliar. Hal ini bukan disebabkan pemerintah tak menyediakan anggaran untuk pembayaran klaim Jamkesda, melainkan karena jumlah pasien Jamkesda yang terlalu membeludak.

"Kami dihadapkan pada hal yang sangat dilematis. Di satu sisi kami tidak boleh menolak pasien, tapi di sisi lain jika tidak dihentikan, rumah sakit bisa benar-benar kolaps," tutur Aceng.

Kelebihan pasien Jamkesda

Kondisi RSU dr. Slamet Garut yang saat ini nyaris bangkrut, menurut Aceng akibat terjadinya kelebihan pasien Jamkesda. Hal itu akibat tidak adanya pembatasan pasien yang menggunakan kartu Jamkesda, sehingga pemerintah memiliki tanggungan utang yang membengkak. "Beban kami sudah sangat berat. Maka kami mengambil langkah yang mungkin dan rasional. Tapi semoga Kemenkes segera memberikan solusi terbaik," tambahnya.

Tim Kemenkes juga berjanji akan berupaya mengambil langkah terbaik agar RSU dr. Slamet Garut bisa kembali beroperasi dengan normal dan tidak sampai bangkrut. Di antaranya pihak Kemenkes berencana akan mengupayakan mengalihkan anggaran Jamkesmas sebesar Rp 22 miliar yang saat ini ada di kas Pemkab Garut untuk menutupi utang Jamkesda.

Read More

Kemenkes Sumbang 5 Ribu Masker

Pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap ancaman bahaya letusan Gunung Lokon pasca ditetapkan pada status awas. Ini dibuktikan dengan diberikannya bantuan masker dan obat-obatan kepada pemerintah Kota Tomohon.


Bantuan diberikan secara simbolis oleh Dr Lucky dari Kementrian Kesehatan kepada Plt Sekretaris Kota Arnold Poli usai rapat evaluasi dan konsolidasi evakuasi warga Tomohon Selasa (12/7) di Posko Bencana Gunung Lokon.

"Ada 5 ribu yang sudah kami serahkan kepada pemerintah untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar Lucky.

Bantuian masker, katanya bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Jika kurang (masker) akan ditambah sesuai kebutuhan," jelasnya.

Selain itu juga diberikan bantuan obat-obatan untuk mencegah dan mengobati penyakit masyarakat yang diungsikan. "Antisipasi penyakit menular dan ISPA juga kami lakukan untuk mecegah menularnya penyakit seperti diare," kata Lucky.

Dolvien Karwur, Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kota Tomohon menambahkan petugas untuk mendeteksi penyakit (Sulfelens) untuk memantau warga terutama lansia, ibu hamil dan anak-anak juga disiagakan. "Kami akan berupaya optimal membantu warga yang merasakan dampak langsung Lokon, ambulans telah disiapkan dan telah dibuka posko layanan kesehatan 24 jam penuh. Yang membutuhkan pelayanan bisa datang langsung ke Kantor Dinas Kesehatan, pasti dilayani," tukasnya.

Read More

Petani Tembakau Serbu Kemenkes

Sekitar 3.000 petani tembakau dari berbagai wilayah di Kabupaten Temanggung nglurug ke Jakarta, Selasa (12/7/2011). Mereka berangkat menggunakan 59 kendaraan bus. Sesuai perencanaan, mereka akan menggelar aksi menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan di Kementrian Kesehatan (Kemenkes) selama dua hari, pada tanggal 13 dan 14 Juli.

Para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung ini juga akan bergabung bersama ribuan massa petani tembakau dari kabupaten dan kota lainnya di Indonesia.

Menurut Koordinator Aksi, Agus Setiawan, sebenarnya ada sekitar 5.000 petani yang akan ikut berangkat bersama ke Jakarta. Namun karena keterbatasan alat transportasi dan koordinator lapangan, terpaksa hanya memberangkatkan 3.000 peserta saja. Mereka berasal dari 14 kecamatan sentra tembakau di wilayah Temanggung.

“Selain itu, kami pikir akan mengalami kendala (jika 5.000 berangkat semua), karena tenaga koordinir aksi terbatas. Begitu pula dengan bus yang kami sediakan hanya 59 bus. Jadi kami terpaksa menolak sejumlah peserta dari sejumlah desa yang ingin ikut,” jelasnya.

Agus yang juga merupakan Kepala Desa Campursalam, Kecamatan Tretep, juga mengatakan, dalam setiap bus ditempatkan satu orang koordinator rombongan. Yang bertugas mengawasi perjalanan dan saat aksi berlangsung di Jakarta nanti. Hal ini, untuk meminimalisir adanya penyusup untuk memprovokasi aksi.

Aksi dengan jumlah massa yang besar, lanjutnya, membutuhkan ketelitian dan kecermataan koordinator. Sehingga dapat mencegah adanya orang yang akan memanfaatkan tujuan aksi. Karena itulah, pihaknya tidak mau menambah koordinator dengan orang yang sembarangan.

Dalam aksi ini, pihaknya juga membawa serta grup kesenian tradisional dari Kecamatan Kledung dan Kecamatan Bulu. Mereka akan memeriahkan aksi dan menghibur para peserta. Sedangkan untuk tuntutan aksi, masih tetap sama menolak dengan tegas RPP Tembakau.

“Itu (RPP Tembakau) akan membuat kami kehilangan pekerjaan dan kesejahteraan. Ini adalah aksi kami yang kesekian kalinya. Namun tuntutan kami tetap sama, tolak RPP Tembakau. Sebab kami telah hidup dari tembakau sejak ratusan tahun lalu,” tegasnya.

Pengurus APTI Temanggung, Subakir menegaskan, para petani tembakau dari anggota organisasi APTI akan kembali menggelar aksi seperti ini apabila aspirasi yang disampaikan nanti di Jakarta tidak mendapat tanggapan yang positif. Karenanya diharapkan pemerintah harus serius menanggapinya.



“Aksi besar akan kami gelar kembali. Apabila hasil keputusan pemerintah nanti tidak memberikan dampak postif bagi petani tembakau. Masyarakat petani tembakau tidak ingin kehilangan pekerjaan,” ungkap laki-laki yang juga Kepala Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo ini.

Jika pemerintah tetap akan mengesahkan RPP Tembakau, imbuhnya, masyarakat Temanggung khususnya petani tembakau akan melakukan aksi pembangkangan membayar pajak. Selain itu, tidak akan menyuarakan hak pilihnya dalam pemilu, serta pembangkangan terhadap semua regulasi pemerintahan.

“Sebab kami juga tidak dianggap warga negara oleh pemerintah. Aspirasi kami tidak didengarkan. Pemerintah malah menjadikan kami miskin dengan menghilangkan pekerjaan kami,” jelasnya.

Editor : budi_pras

Read More