Polri: Kasus Korupsi Kemenkes Sudah P19

Polri mengaku masih terus menindaklanjuti kasus korupsi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).  Berkas kasus tersebut statusnya sudah P19, dan Polri berharap dalam waktu dekat kasus tersebut dapat segera P21.

“Satu tersangka tapi ini masih terus dilakukan pengembangan. Yakinlah kasus ini diproses, tapi kita perlu waktu,” ujar Kepala Penerangan Umum (Kabagpenum) Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/7).

Agus menjelaskan, untuk kasus korupsi itu perlu kecermatan. Agar kasus-kasus ini benar-benar tuntas, dan pembuktianya lengkap.

-->

Read More

Serapan Anggaran Kemenkes 87 Persen

Anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp 30,9 triliun pada tahun 2011 terserap Rp 26,9 triliun atau 87,2 persen. Penyerapan anggaran tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2 010 yang penyerapannya mencapai 89 persen.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR, Senin (9/7/2012). Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dalam paparannya menyebutkan, penurunan realisasi tersebut dikarenakan sejumlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tugas pembantuan selesai sekitar pertengahan tahun.
DIPA baru tugas pembantuan Bantuan Operasi Kesehatan (BOK), misalnya, selesai April. Begitu juga DIPA tugas pembantuan (TP-BUK) rumah sakit umum daerah dan dinas kesehatan dan DIPA penggunaan dana efisiensi. Selain itu, sering terjadi gagal lelang karena jumlah peserta yang mendaftar tidak memenuhi syarat. Kementerian Kesehatan juga lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran.
Dalam rapat kerja itu, penyerapan anggaran untuk BOK yang diperuntukkan bagi Puskesmas mendapat sorotan. Penyerapan anggaran BOK hanya 87,38 persen. Anggota Komisi IX Caroline Margareth menyesalkan rendahnya serapan BOK mengingat BOK diperuntukkan bagi puskesmas yag menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat. Pemanfaatan BOK antara lain untuk pendataan sasaran, surveilance, pelayanan posyandu, penemuan kasus, pengambilan spesimen, dan promosi kesehatan.
Program lain yang mendapat sorotan ialah program pasar sehat di 10 pasar di 9 provinsi yang dimulai sebagai respon dari infeksi flu burung dan penanaman 5.000 pohon. Program-program itu dianggap tidak sesuai dengan tugas Kementerian Kesehatan dan diminta agar dievaluasi.
Dalam rapat kerja itu, Komisi IX DPR menerima laporan pertanggungjawaban Kementerian Kesehatan dengan sejumlah catatan, antara lain agar kementerian itu memberikan pendampingan teknis atas pelaksanaan petunjuk teknis BOK, mengevaluasi kembali program-program yang tidak sesuai dengan tugas pokok kementerian, dan mengevaluasi pengadaan barang dan jasa. 

Read More

Kemenkes anggarkan Rp20 miliar untuk atasi difteri

Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk mengatasi Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri di wilayah Jawa Timur.

Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra Kemenkes  Andi Muhadir mengatakan hal itu  pada Simposium Imunisasi IDAI ke-3 di Jakarta, Selasa.

"Anggaran Rp 20 miliar itu akan digunakan untuk operasional dan logistik, serta eradikasi terhadap difteri," ujar Andi.

Kegiatan tersebut antara lain memberikan penyuluhan soal imunisasi dan pelaksanaan imunisasi di daerah terjangkit.

Dia menyayangkan masih adanya KLB difteri yang menjangkiti di Provinsi Jawa Timur, hingga menewaskan 91 anak.

"Ada salah satu daerah di Madura yang masih sangat rendah imunisasinya, sehingga mengakibatkan jumlah korban terbanyak," kata Andi.

Andi menegaskan, bahwa peristiwa penyebaran penyakit itu seharusnya dapat menjadi pembelajaran akibat kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi.

"Akhirnya pemerintah harus mengeluarkan banyak dana, demi eradikasi penyakit yang seharusnya sudah musnah sejak lama," kata Andi.
(M048)

Editor: Ruslan Burhani

Read More

Kemenkes bantu dokter spesialis di Supiori

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) membantu penyediaan dua tenaga dokter spesialis di Kabupaten Supiori, Papua.

Kepala Dinas Kesehatan Supiori dr Jenggo Suwarko yang dihubungi di Supiori, Kamis mengakui, pengiriman bantuan dua dokter spesialis penyakit dalam dan spesialis anak lulusan Universitas Andalas Padang itu sesuai dengan permintaan guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Untuk kurun waktu penempatan dokter spesialis selama enam bulan. Ini dapat saja diperpanjang sesuai kesepakatan bersama," ungkap Kepala Dinkes Jenggo Suwarko.

Ia menyebutkan, dengan pengiriman bantuan dokter spesialis dari pusat diharapkan dapat melayani pemeriksaan pasien penyakit dalam dan anak yang setiap hari berobat ke rumah sakit umum daerah Supiori.

Selain mendapat bantuan dari Kemenkes, menurut Jenggo, dalam upaya memenuhi kebutuhan dokter spesialis, Pemkab Supiori juga mengirim empat dokter umum untuk melanjutkan pendidikan spealis ke berbagai perguruan tinggi, di antaranya Universitas Indoneisa Jakarta, Universitas Diponegoro Semarang serta UNS Solo.

Menyinggung insentif yang diberikan Pemkab Supiori, menurut dr Jenggo, karena tenaga dokter spesialis, maka pemerintah kabupaten akan menyiapkan rumah dan kendaraan operasional dalam rangka menunjang kinerja pelayanan pasien selama bertugas di Kabupaten Supiori.

Kabupaten Supiori merupakan daerah pemekaran dibentuk UU No 35 tahun 2003 dengan Ibu Kota Sorindiweri.
(M039/M026)

Editor: Ruslan Burhani

Read More

KPK Periksa kembali Pejabat di Kemenkes Rustam Pakaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini (16/7), memeriksa Pejabat Pemegang Kuasa Anggaran Kementrian Kesehatan (Kemenkes) Rustam Pakaya. Mantan Direktur Utama Rumah Sakit Dharmais tersebut diperiksa selama hampir dua jam di Gedung KPK, Jakarta.

Setelah diperiksa, Rustam yang keluar dengan mengenakan baju tahanan KPK, didampingi sejumlah penyidik. Dalam keterangannya pada wartawan, Rustam membenarkan jika berkas perkaranya (P-21) telah rampung dan siap disidangkan.

Namun, saat ditanya apakah mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari terlibat dalam dugaan kasus korupsi proyek alat kesehatan, Rustam enggan berkomentar. Padahal, sebelumnya Rustam pernah menuduh Siti Fadilah Supari terlibat dalam proyek alat kesehatan untuk penguatan penanggulangan krisis di Kemenkes tahun 2007.

Rustam ditahan oleh KPK sejak 20 April 2012. KPK menilai Rustam telah melanggar hukum dengan menyalahgunakan kewenangan sebagai pejabat pembuat komitmen. Pelanggaran itu dilakukan dengan memberi perintah untuk menyusun spesifikasi alat kesehatan yang diarahkan pada suatu produk tertentu.

Selain menyalahgunakan wewenang, Rustam juga diduga menerima sejumlah uang dari rekanan yang diuntungkan oleh kebijakannya. Akibat perbuatannya, negara dirugikan hingga Rp6,8 miliar.

-->

Read More

Kampus Poltekkes Semarang Dirampok, 2 Orang Terluka

Kampus Politeknik Kesehatan Semarang di Jalan Tirto Agung, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, disatroni kawanan perampok bersenjata tajam, Senin (16/7/2012) dini hari. Akibatnya, seorang satpam dan tukang sayur yang mengetahui kejadian itu mengalami luka cukup parah karena berusaha melawan para perampok.
Sujani (55), salah satu satpam yang juga berada di lokasi saat kejadian, mengatakan bahwa perampokan terjadi sekitar pukul 03.30 WIB. Ketika itu ia berada di pos satpam bagian depan kompleks kampus bersama rekannya Tumino (40). "Tiba-tiba ada sekitar 10 orang datang dan mengancam dengan senjata. Karena takut dilukai, saya diam dan kaki, tangan, mata, dan mulut kemudian dilakban," ujarnya, Senin pagi.
Sujani kemudian dibuang di taman belakang kampus, sedangkan Tumino sempat dilukai sebelum disekap oleh para perampok karena melawan. Tumino menderita luka bacok di kepala dan punggung.
Kawanan perampok itu kemudian masuk ke Gedung Rektorat dan membuka brankas lemari komputer di lantai dua ruang bagian keuangan dan administrasi dengan menggunakan linggis. Namun, para perampok itu tidak berhasil membawa uang.
Berdasarkan informasi dari polisi, selain melukai satpam, para perampok juga melukai penjual sayur bernama Suwardi (56) yang memergoki aksi mereka. Suwardi dianiaya oleh para perampok hingga mengalami luka lebam. Kedua korban kemudian menjalani perawatan di Rumah Sakit Banyumanik Semarang.
Anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yang menangani perampokan berhasil mengamankan dua linggis dan sebilah golok di belakang kampus. Pada 2010, kampus tersebut juga pernah menjadi sasaran perampokan serupa dengan modus dan pelaku yang diperkirakan sama. Kasus ini masih diselidiki polisi.

-->

Editor :

Laksono Hari W

Read More