Lowongan Kerja Web Developer - RS Mitra Kemayoran

If you are fresh graduate, young and have spirit to learn and make creation, please apply to our vacancy.

Web Developer

Mitra Keluarga Hospital Group is looking for a candidte to fill a position as WEB DESIGNER.

Requirements:
a. Fresh Graduate or experienced
b. Familiar with PHP, Wordpress, and dynamic web
c. Good Personality
d. Knowledge and experience in creating Web

Please send your resume/CV, photo, and application letter to:
RS Mitra Kemayoran
a.n. Johan Sundoro
Jl. HBR Motik, Kemayoran
Jakarta Pusat

or

email: johan@mitrakeluarga.com
(maks. 200kb)

RS Mitra Kemayoran
a.n. Johan Sundoro
Jl. HBR Motik, Kemayoran
Jakarta Pusat

Read More

Pembobol Brankas Kemenkes Diduga Telah Survei Lokasi

Kepolisian Jakarta Selatan masih melakukan penyelidikan terkait pembobolan 4 buah brankas berisi uang Rp 1 miliar di Gedung Akademi Gizi Kemenkes di Jl Hang Jebat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin. Pelaku diduga mensurvei tempat tersebut sebelum beraksi.

"Pastinya mereka survei dan melakukan pemetaan lebih dulu sebelum melancarkan aksinya," kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Kompol Budhi Irawan saat dihubungi wartawan, Jumat (17/12/2010).

Karena menurutnya, pencuri hanya membobol ruangan bagian keuangan saja. Sementara ruangan yang lain tidak dibobol.

"Padahal kan banyak ruangan di sini," imbuhnya.

Menurut Budhi, pelaku pencurian dipastikan telah mengetahui situasi dan kondisi sasarannya. Pelaku juga sudah mengetahui apa saja yang terdapat di kantor tersebut.

"Jadi nggak mungkin mereka tiba-tiba mencuri tanpa punya data yang lengkap soal kantor tersebut," ungkapnya.

Ia menambahkan, pelaku pencurian dipastikan telah mensurvei lokasi beberapa minggu sebelum beraksi. "Bisa jadi sebulan, dua bulan mereka surveinya," ungkapnya.

Lebih jauh Budhi mengungkapkan jika pihaknya belum menemukan adanya calon tersangka. Penyidik masih melakukan penyelidikan mendalam dalam kasus tersebut.

"Kita dalami dulu keterangan saksi-saksi yang sudah kita mintai keterangan," cetusnya.

Saat ditanya kemungkinan keterlibatan orang dalam, Budhi belum bisa memastikannya. Namun, kata dia, segala kemungkinan bisa saja terjadi.

"Semua kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja. Tapi kita tidak bisa menuduh tanpa bukti. Kita harus mengumpulkan bukti-bukti dulu sebelum menunjuk orang," tutupnya.

Gedung Akademik Gizi Kemenkes di Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan disatroni kawanan pencuri pada Kamis (16/12/2010) dini hari. Pencuri berhasil membobol 4 brankas yang berisi uang sekitar Rp 1 miliar yang terdapat di ruang bagian keuangan.

Read More

Ditekan Demonstrasi, Kemenkes Keukeuh Soal RPP Tembakau

Sekalipun mendapat tekanan dari kanan kiri termasuk demo ratusan orang petani tembakau dan buruh rokok, namun Kementerian Kesehatan tetap bergeming mencabut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang tembakau. Bahkan, RPP tersebut dijanjikan segera ditingkatkan jadi perundang-undangan yang melindungi anak-anak di bawah umur dari bahaya merokok.

"Pemerintah tak bisa diintimidasi mencabut RPP tembakau. Ini sudah
amanat negara yang mesti dilaksanakan dalam melindungi warga negara, terutama generasi muda dari zat yang berpotensi mengganggu kesehatan. Kita tidak memberikan toleransi merubah-ubah perundangan ini," kata Staf khusus Menteri Kesehatan Bidang Politik dan Kebijakan Kesehatan, Bambang Sulistomo di Jakarta, Rabu (22/12).

Seperti diketahui, dalam sepekan terakhir, Gedung Kemenkes menjadi sasaran demonstrasi ratusan petani dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Masyarkat Tembakau Indonesia (AMTI) yang menekan pemerintah agar menghentikan proses RPP.

Dalam aksinya, demonstran meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan RPP tembakau, karena usulan Kementerian Kesehatah dinilai terlalu berlebihan dan dapat mematikan industri tembakau nasional dari hulu sampai hilir.

Para demonstran juga mengusung poster bertuliskan "Kretek Produk Budaya Bangsa" dan mendesak pasal-pasal yang memberatkan dalam RPP seperti, setiap kemasan harus ada peringatan kesehatan dengan tulisan dan gambar 50 persen, pengawasan merokok yang semakin tidak logis, larangan menjual secara batangan dan konversi pengalihan tanaman tembakau dihilangkan.

Menanggapi berbagai tekanan itu, Bambang mengungkapkan, pemerintah tidak mungkin memberi toleransi terhadap rancangan yang melindungi kesehatan warga negaranya. Saat ini, lanjut Bambang, berdasarkan penelitian lembaga Demografi Universitas Indonesia, biaya yang dikeluarkan negara untuk mengobati masyarakat akibat dampak dari merokok mencapai Rp 167 triliun.

"Daripada uang sebesar itu dibuang-buang untuk pengobatan lebih baik digunakan untuk mencetak sawah-sawah baru sehingga masyarakat peroleh
penghasilan dan generasi mudanya bisa hidup sehat," terangnya.

Ia juga mengungkapkan, pemerintah akan membantu mencarikan solusi
bagi para petani tembakau yang terkena imbas akibat aturan larangan keras
merokok.

"Kita akan evaluasi dulu dampaknya, dan nanti tentu lewat penyuluhan
kita bisa alihkan komoditi tanaman para petani tembakau," katanya.

Sementara itu, terkait keluhan dari buruh rokok yang terancam pekerjaannya, Bambang mengatakan, RPP yang dikeluarkan pemerintah tidak dimaksudkan untuk menutup pabrik rokok.

"Karena faktanya walaupun dilarang tapi mereka yang dengan segala alasan
membeli rokok tetap saja ada. Tapi, kita mesti membatasi peredarannya," kata
putra tokoh peristiwa 10 Nopember 1945, Bung Tomo tersebut.

Apalagi, lanjut Bambang, yang mendulang keuntungan besar dari
industri rokok adalah para pemilik pabrik dan pedagang perantara saja. Kalau
para buruh rokoknya, kita lihat saja UMR mereka tetap tidak pernah naik,
tapi hanya menyesuaikan dengan peraturan yang dibuat pemerintah.

Read More

Kemenkes Diduga Habiskan Rp 9 Miliar Untuk Seminar

Kementerian Kesehatan sudah menjelaskan pemborosan anggaran pelesiran ke luar negeri sebesar Rp 145 miliar itu sudah efisien, tapi hal ini masih terus dipermasalahkan.

Salah satunya adalah Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (Fitra). Lembaga Swadaya pemerhati anggaran pemerintah ini menilai Kemenkes telah melakukan pemborosan perjalanan dinas secara terang-terangan. Salah satu modusnya dikemas secara apik dengan mengalokasikannya dengan kegiatan seminar international.

“Dengan kemasan mengikuti seminar international, aparat Kemenkes seolah-olah bekerja untuk kepentingan masyarakat. Padahal, tujuan mereka hanya melakukan jalan-jalannya, dan menghabiskan anggaran,” kata­nya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Dikatakan, berdasarkan data yang dihimpun Fitra, anggaran untuk mengikuti seminar interna­sional tahun ini Kemenkes menganggarkan Rp 9.194.572.000.

Rincian alokasinya, untuk 12 Sa­tuan Kerja, di antaranya Pusat Ker­jasama Luar Negeri sekitar Rp 3,1 miliar, Sekretariat Badan LITBANGKES sekitar Rp 1,3 miliar, serta Badan Pengem­bangan Dan Kesehatan SDM Kesehatan sekitar Rp 1 miliar.

“Bentuk kegiatannya macam-macam seperti menghadiri ke­giatan WHA, Forum Ilmiah diluar negeri, dan Senior Official Meeting (SOM). Padahal semua itu cuma kemasan untuk jalan-jalan. Selama ini pertang­gungjawa­bannya nggak jelas,” ujarnya.

Menurutnya, pengalokasian anggaran itu tentu terasa tidak adil ketika dalam RKA (rencana kerja Anggaran) Kemenkes mene­tapkan asuransi untuk 32 juta orang miskin sebesar Rp 5 triliun.

Padahal, kata dia, dengan anggaran sebesar itu, setiap orang miskin yang hanya mendapatkan bantuan Rp 153.704 per orang untuk setiap tahun, dan Rp.12.809 per ­orang setiap bulannya. Padahal jumlah orang miskin ada 32,53 juta.

“Dengan demikian orang miskin adalah warganegara kelas dua dibandingkan dengan para pejabat Kementerian Kesehatan,” tukasnya.

Melihat permasalahan seperti ini, Uchok berharap agar BPK (Badan Pemeriksa Keuangn), dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) melakukan audit investigasi terhadap realisasi anggaran Kemenkes.

Pihak Kemenkes belum berhasil dikonfirmasi. Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih yang dihubungi telepon selulernya tidak mem­berikan respon. Se­mentara Kepala Bagian Hubungan Ma­sya­rakat Kemenkes sedang ber­ada di luar kota. Irjen Kemenkes, Yudhi Prayudha Ishak yang dikonfirmasi menolak untuk memberikan penjelasan.

“Sebaiknya nda coba ke puskomlit. Biar mereka yang meng­arahkan,” kata Yudhi melalui pesan singkatnya.

Sebelumnya Kemenkes me­nya­takan 80 persen atau Rp 116 miliar dari total perjalanan luar negeri Kemenkes yang berjumlah Rp 146 miliar, digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan haji.

Sisanya 20 persen atau Rp 30 miliar digunakan untuk perte­muan internasional WHO, WHA, ASEAN dan lain-lain, serta pela­tihan jangka pendek dan jangka panjang untuk mening­katkan profesionalisme petugas kesehatan.

Hal itu dikemukakan Kepala Pusat Komunikasi Publik Ke­men­kes Tritarayati, didam­pingi Kepala Pusat Kesehatan Haji H Wan Alkadri, dan Kepala Biro Pe­rencanaan dan Anggaran Un­tung Suseno kepada para war­tawan di Jakarta tanggal 20 Sep­tember 2010.

“Setelah Saya Lengser, Tumbuh Lagi...”

Siti Fadilah Supari, Bekas Menkes

Bekas Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari membe­nar­kan, kerap terjadi pemborosan pada penggunaan dana di Ke­menkes, salah satunya pada pos anggaran perjalanan dinas.

“Benar kata Fitra, saya setuju dengan mereka. Memang kerap terjadi pemborosan anggaran dalam perjalanan dinas Kemen­kes, dan itu harus segera dihen­tikan,” katanya, kemarin.

Anggota Dewan Pertim­bangan Presiden Bidang Ke­sejahteraan Rakyat ini men­jelas­kan, setahu dia biasanya pem­borosan ini terjadi pada perjalanan dinas untuk rapat para pejabat Kemenkes ke luar kota, atau luar negeri.

“Mereka cukup sering rapat di Batam, di Lombok, di Bali, di Solo, dan sebagainya. Apa­lagi menjelang akhir tahun anggaran seperti ini. Disitulah terjadi pembengkakan dana,” ucapnya.

Berdasarkan pengamatannya saat menjadi Menteri Keseha­tan, sebetulnya banyak rapat yang tidak perlu dilakukan di luar kota. Rencana perjalanan di­nas tiap eselon perlu dieva­luasi lagi urgensinya. Dikata­kan­nya, dirinya pernah mela­kukan pemangkasan perjalanan dinas hingga tinggal seperem­pat dari yang telah diagendakan.

“Dulu hal ini saya cermati. Tapi setelah saya lengser, sepertinya tumbuh lagi,” katanya.

Oleh karena itu Fadilah menyarankan, agar Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih melakukan evaluasi terhadap anggaran perjalanan dinas setiap eselon, agar tidak terjadi pemborosan.

Dia juga mengingatkan, apabila dilakukan pemang­kasan, Endang harus berhati-hati agar tidak berdampak ne­gatif terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Kemenkes.

“Kalau bisa yang dipangkas anggaran perjalanan dinas bagi para pejabat saja. Untuk ang­garan dokter haji, dan lain-lain itu sudah menjadi kebutuhan po­kok. Kalau anggaran itu sam­pai terkena pemangkasan, kasi­han masyarakat,” cetus­nya.

Jangan Sampai Terjadi Pemborosan

Irgan Chairul Mahfiz, Wakil Ketua Komisi IX DPR

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Irgan Chairul Mahfiz menya­rankan Kemenkes tidak alergi dan segara meres­pons temuan pemborosan angga­ran seminar ke luar negri dari Fitra.

“Apa yang disampaikan Fitra, terlepas sifatnya itu fakta sebatas analisa atau penilaian semata, saya kira Kemenkes sebaiknya mencermati temuan tersebut. Masyarakat sekarang sudah sangat kritis terhadap peng­gunaan anggaran,” kata­nya, kemarin.

Sekjen Partai Persatuan Pem­bangunan ini menilai, selama ini Kemenkes kurang mela­kukan penghematan anggaran. Padahal bila hal itu dijalankan bisa memingkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Sesungguhnya anggaran adalah milik rakyat. Jadi jangan sampai terjadi pemborosan anggaran negara. Apalagi jika pemborosan tersebut sampai mempengaruhi kinerja lembaga secara keseluruhan. Itu jelas akan banyak merugikan negara, terlebih lagi rakyat,” tuturnya.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Banten III ini berharap, ke depan Kemenkes mau memperbaiki lagi kinerja­nya, terutama memperhatikan perencanaan anggaran.

Irgan berjanji setelah reses, Komisi IX DPR akan menjad­walkan pertemuan dengan Ke­menkes, dan ia akan meng­ingat­kan Menkes mengenai masalah ini. “Habis reses kita pasti ber­temu, dan saya akan meng­ingatkan masalah ini,” pung­kas­nya.

“Diserahkan Ke KPK Untuk Ditindaklanjuti”

Roy Salam, Peneliti IBC

Peneliti dari Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menyatakan siap ber­koor­dinasi dengan Fitra terkait dugaan pemborosan anggaran di Kemenkes berkedok seminar internasional.

“Perlu dilakukan perte­muan dengan Fitra. Setelah itu, hasil temuannya diserah­kan kepada BPK, KPK dan kejak­saan untuk ditindak­lanjuti. Apakah di dalam dana tersebut ada unsur korupsi atau tidak,” katanya, kemarin.

Menurutnya, bila apa yang diungkapkan Kemenkes itu benar, maka lembaga itu sudah tidak sejalan dengan cita-cita Presiden SBY yang menghendaki adanya peng­he­matan anggaran. “Seharus­nya mereka menjalankan ama­nah Presiden untuk menghemat dana negara,” ucapnya.

Read More

Kapuskomlik Kemenkes: Tidak Ada Lagi Obat di Gudang Rekanan

Sejak Juni 2010 seluruh pengadaan obat-obatan dari Kementerian Kesehatan senilai Rp 231 miliar sudah didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota. Sehingga tidak ada lagi obat-obatan yang disimpan di gudang rekanan.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskomlik) Kementrian Kesehatan, Tritarayati, kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis malam (23/12).

’’Memang sebelumnya ada persediaan obat-obatan yang akan dikirimkan ke kabupaten dan kota yang dititipkan pada rekanan. Tapi itu dilakukan karena Gudang Kemenkes belum seluruhnya memenuhi standar penyimpanan obat, sehingga dikawatirkan kalau obat disimpan di gudang Kemenkes akan rusak,’’ kata Tritarayati.

Penegasan itu sekaligus membantah berita sebelumnya yang dilansir RMOL terkait belanja obat Kemenkes. Tritayati menjelaskan, hasil audit BPK terhadap kementerian dan lembaga telah disampaikan BPK tanggal 28 Juni 2010 di Kantor Kemenko Kesra. Hasil audit BPK dilakukan terhadap 14 kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Kesra dengan hasil ada kementerian dan lembaga yang mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dan ada pula yang mendapat opini tidak memberikan pendapat (TMP).

Diantara kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini TMP adalah Kementerian Kesehatan. Namun, kemudian atas temuan BPK tersebut Kemenkes menindaklanjuti hasil temuan tersebut. Selain itu, Kemenkes telah menyampaikan penjelasan pada 30 Juni 2010 bahwa meskipun BPK memberikan opini TMP tetapi tidak ada indikasi korupsi atau kerugian negara.

‘’BPK mempermasalahkan terjadinya perbedaan pelaporan berdasarkan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN),’’ terangnya.

Dia juga menjelaskan terkait dana hibah yang pengelolaannya tidak sesuai mekanisme pengelolaan APBN telah ditindaklanjuti mengirimkan surat ke Kemenkeu No. KU.02.03.3.375/10 tanggal 19 Mei 2010. Selanjutnya, menindaklanjuti surat Kemenkes, Kemenkeu melalui surat No. S.4103/MK.5/2010 tanggal 15 Juni 2010 memberi persetujuan atas rekening
hibah Kemenkes.

Dengan persetujuan tersebut pengelolaan dana hibah di Kemenkes sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Selain itu, kata Tritarayati, Kemenkes mengelola rekening-rekening tersebut sesuai mekanisme hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkeu No. 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntasi Hibah.

Read More

Rp1 Miliar Raib di Pusdiklat Depkes

Pencuri mengasak empat brangkas senilai Rp1 miliar dari Gedung Akademi Gizi Milik Departemen Kesehatan, di Jalan Hang Jebat III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis dini hari, 16 Desember 2010.

Seluruh brangkas yang hilang berada di lantai 1, ruang bagian keuangan. Pelaku merusak pintu gedung dengan menggunakan linggis dan palu, sebelum merusak brankas.

"Diduga pelaku lebih dari satu orang," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Budi Irawan saat dihubungi VIVAnews.com.

Dijelaskan Budi, para pelaku ditenggarai masuk melalui pintu depan gedung, saat petugas keamanan gedung tertidur pulas. Jadi tidak ada yang mengetahui secara pasti kejadian tersebut.

Dalam aksinya, sambung Budi, pelaku menggasak empat berangkas uang yang diperkirakan bernilai Rp1 miliar lebih. "Hanya uang yang diambil pelaku, sedangkan barang-barang lain seperti komputer tidak diambil," imbuhnya.

Ditambahkannya, kejadian itu baru diketahui Kamis pagi 16 Desember 2010, tepatnya pada pukul 07.00 WIB, saat petugas cleaning service gedung sedang membersihkan ruangan di lantai itu.

"Petugas kaget melihat ruangan bagian keuangan sudah diacak-acak dan brangkas uang terbongkar," ungkapnya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di lokasi diketahui pelaku menggunakan mobil saat melakukan aksi tersebut. Saat ini, polisi masih memintai keterangan tiga saksi untuk mengungkap kasus pencurian ini.

"Sudah mengambil sidik jari para pelaku. Di gedung itu tidak ada CCTV," ujarnya mengakhiri perbincangan. (adi)

Read More

Energizer Bantu Baksos Poltekkes

Sebanyak 65 mahasiswa jurusan analisis kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar programkan Bakti Sosial (baksos) 25-27 November di Soppeng.
Rombongan dilepas Ketua Jurusan, H Herman Spd,Mkes. Mahasiswa itu akan baksos di Desa Siring, Kecamatan Donri-donri Soppeng.
Pimpinan Energizer Indonesia Perwakilan Makassar, Suryadi mengatakan, kegiatan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dirasakan langsung manfaatnya. Itulah sebabnya, kami sangat mendukungnya.
‘’Kami dari perusahaan sangat support baksos tersebut dan bersinergi untuk mengenalkan produk andalan di perusahaan yang dikenal sejak puluhan tahun silam, seperti baterei everedy,” ujar Suryadi kepada Upeks, Kamis (25/11).
Pihak perusahaan juga berupaya menyukseskan baksos de-ngan menyumbangkan baju, tas, serta beberapa material yang yang dinilai mendukung kerja sosial mahasiswa.
Ketua Panitia Baksos, Hamzah menjelaskan, mahasiswa akan mengerjakan ber-bagai kegiatan yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
Diantaranya, pemeriksaan glukosa gula darah, jamur, golongan darah, parasit, serta TBC. Pemeriksaan jenis itu, biasanya diremehkan masyarakat pedesaan.

Read More

Demokrat Cecar Max Sopacua soal Uang Korupsi

Fraksi Partai Demokrat (F-PD) mengaku telah memanggil Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua. Klarifikasi dilakukan setelah Max Sopacua disebut menerima cek senlai Rp 40 juta dalam pengadaan alat kesehatan Depkes tahun 2007. “Iya, kita telah klarifikasi langsung,” kata Ketua F-PD Jafar Hafsah kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/12).

Sayangnya, Jafar tidak mengungkapkan isi maupun hasil klarifikasi mantan penyiar televisi yang banting stir jadi politisi itu. “Saya tidak berkompeten untuk menjelaskan, karena itu sifatnya internal,” kilah Jafar.

Jafar juga mengaku tidak memberi sanksi kepada Max karena memegang prinsip asas praduga tak bersalah. “Seluruh aspek yang berkaitan dengan itu diserahkan pada proses hukum. Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” jelasnya.

Namun Demokrat menjamin tak akan ada perlindungan khusus bagi mantan penyiar TVRI itu. Meski memiliki jabatan yang cukup berpengaruh di partai, tidak ada jaminan orang tersebut kebal hukum. “Tidak ada orang yang bebas hukum, semuanya akan melalui proses,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam dakwaan atas mantan Sekjen Departamen Kesehatan, Sjafii Ahmad dalam perkara korupsi proyel alat kesehatan, Max Sopacua bersama dua politisi Partai Golkar, Asiah Salekan dan Charles Jonas Mesang, disebut disebut menerima uang Rp 45 juta. Duit itu diberikan Sjafii untuk sebagian pembayaran sebuah mobil Honda CRV.

Sementara Salekan diduga menerima total Rp 35 juta, sedangkan Mesang menerima Rp 90 juta. Duit tersebut diberikan Sjafii sekitar 2007-2008, saat mereka masih sama-sama duduk di Komisi Kesehatan DPR.

Jaksa menyebut duit berasal dari Budiarto Maliang, Komisaris PT Kimia Farma, perusahaan pemenang lelang proyek rontgen. Budiarto memberikan cek pelawat Mandiri dan cek multiguna BNI kepada Sjafii dengan total Rp 8,98 miliar sebagai imbalan telah ikut memenangkan perusahaannya. Sebagian uang yang diterima Sjafii lantas dibagikan ke sejumlah orang, termasuk Max dan kawan-kawan.

Max sendiri saat dikonfirmasi malah memilih menghindar. Ditemui terpisah dengan Jafar, Max meminta kepada wartawan untuk mengkonfirmasi hal itu kepada petinggi Demokrat lainnya. ”Tanya aja yang lain aja, saya sudah klarifikasi, saya sudah klarifikasi,” kata Max dengan ketus. Dirinya lantas langsung memasuki ruang sidang paripurna.

Sementara juru bicara PD Ruhut Sitompul meminta agar Max mau terbuka atas kasus itu. “Janganlah menghindar, sebaiknya Pak Max jelaskan semuanya kepada wartawan. Biar lebih jelas dan tidak menimbulkan buruk sangka,” kata Ruhut kepada wartawan di gedung DPR, kemarin.

Menurut Ruhut, sikap tertutup Max justru akan menimbulkan kecurigaan baru. Terlebih posisi mantan penyiar TVRI itu kini cukup berpengaruh di Partai Demokrat. “Terbuka sajalah, jangan menghindar,” saran Ruhut.

Sayangnya, Ruhut tidak mengetahui hasil pertemuan Max dengan pimpinan Fraksi PD soal klarifikasi atas kasus itu. Menurut pengacara kondang ini, persoalan hukum di Demokrat sudah ditangani oleh anggota divisi hukum. “Saya hanya juru bicara partai. Enggak ngurusin begituan lagi,” celotehnya.

Read More

Kemenkes: Tekan Kematian Ibu

Menekan Angka Kematian Ibu (AKI), Kementrian Kesehatan (Kemenkes) segera memberlakukan Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Program ini akan berlaku awal tahun 2011 nanti.

Menurut Menteri Kesehatan Endang Setyaningsih, hingga kini AKI masih berkisar

pada angka 228 kematian/ 100 ribu ibu melahirkan. Jumlah ini sangat mengkwatirkan. Pasalnya pemerintah telah berkomitmen, bahwa angka kematian ibu harus ditekan hingga 11b.

” Tahun 2015 mendatang, kita menargetkan penurunan hingga 11b kematian/ 100 ribu,” kata Menteri Endang, usai membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Program (Rakorpop) tentang Pembangunan Kesehatan di Hotel Royal Bogor, Kamis (2/11) siang.

Dipaparkan Menteri Endang, pemberlakuan Jampersal, akan diberi secara gratis. Program ini terdiri dari pmeriksaan ibu hamil, persalinan, pemberian Air Susu Ibu (Asi) ekslusif dan inisiasi dini, kontrol paska perkawinan serta Keluarga Berencana (KB).

Demi suksesnya program tersebut, pihaknya telh menyiapkan tim yang berkompoten dibidangnya. Tenaga profesional ini, kini mulai disebarkan.

Read More

Kemenkes Melarang Dokter Asing Buka Praktik

Meski saat ini Indonesia masih kekurangan tenaga medis, dokter dan perawat sebanyak 208 ribu orang, akan tetapi Kementrian Kesehatan (Kemenkes) melarang masuknya dokter asing. Aparat bisa menangkap jika jika ada dokter asing yang membuka praktik karena itu merupakan tindakan ilegal

"Sampai sekarang Kemenkes belum pernah memproses perizinan praktik dokter asing, aturan dibuat sangat ketat. Sehingga kalau ada dokter asing yang membuka praktik di Indonesia, itu merupakan tindakan ilegal dan harus ditangkap," kata Kepala Badan Pengambangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(BPPSDMK) Kemenkes Bambang Giatno Raharjo usai seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) di Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah, baru-baru ini.

Menurutnya, Giatno Raharjo Kemenkes bersama Konsil Kedokteran Indonesia belum pernah menerbitkan STR untuk dokter asing. Makanya kalau memang ada, itu ilegal,”tegasnya di sela-sela seminar

Meski saat ini jumlah tenaga medis masih jauh dari ideal. "Kita kekurangan dokter umum sejak 2007 hingga 2010 sebanyak 26 ribu lebih, dokter spesialis 8 ribu lebih, dokter gigi 14 ribu lebih, perawat 63 ribu lebih, dan bidan 97 ribu lebih.

Sementara dokter asing yang ada di Indonesia saat sekarang hanyalah sebagai konsultan untuk membimbing dokter-dokter spesialis di dalam negeri dalam cabang ilmu tertentu. Mereka tidak membuka praktik.

Dokter asing yang akan membuka praktik harus memenuhi persyaratan sesuai yang diatur dalam Peraturan Menkes no 317 tahun 2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia.

“Kita menerapkan aturan sangat ketat, dokter asing tersebut harus pernah praktik di negaranya selama lima tahun dan mengantongi surat rekomendasi dari ikatan dokter di mana mereka berasal. Persyaratan lainnya adalah mengajukan izin praktik ke Kemenkes,”jelasnya.

Read More

Korupsi Alkes Rontgen, Eks Pejabat Kemenkes Dituntut 4 Tahun Penjara

Mantan pejabat di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Edy Suranto hari ini kembali menjalankan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa menuntut Edy, empat tahun bui dan denda Rp 75 juta, subsider enam bulan penjara.

Edy dinilai terbukti melakukan perbuatan korupsi dalam pengadaan rontgen portable untuk puskesmas di daerah terpencil. Tindakan Edy tersebut dinilai menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 9,4 miliar.

"Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi seperti diatur dalam pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi nomer 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomer 20 tahun 2001," ujar JPU KPK, Agus Salim saat membacakan tuntutan kepada Edy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jl Kuningan, Jakarta Selatan, Senin(13/12/2010).

JPU menilai Edy yang saat itu menjabat sebagai Direktur Bina Kesehatan Komunitas Kemenkes telah menyalahgunakan kewenangan dia miliki. Edy dengan kewenangannya, justru memerintahkan panitia pengadaan alat kesehatan rontgen agar memilih produk yang telah menjadi rekanan yaitu PT Kimia Farma Trading and Distribution.

"Terdakwa melakukan intervensi atau mencampuri atau mempengaruhi dengan mengatakan bahwa spesifikasi alat rontgen yang sesuai dengan TOR (term of reference) yang dibutuhkan adalah yang dipresentasikan oleh PT KFTD dan PT Barata Teguh Husada," katanya Agus.

Agus menjelaskan, tindakan Edy tersebut tidak sesuai dengan Keppres no 80 tahun 2003.

"Terdakwa sebagai orang luar tidak berhak mencampuri evaluasi penilaian oleh panitia pengadaan karena tidak sesuai dengan Keppres no 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah," tambah anggota JPU, Nur Chusniah.

Mendengar tuntutan itu, Edy bersama dengan kuasa hukumnya akan mengajukan pembelaan dalam persidangan yang dilanjutkan pada Senin(27/12) mendatang yang diketuai Hakim Herdin Agusten itu.

Read More

Jaksa Tuntut Bekas Pejabat Kementerian Kesehatan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin 13 Desember 2010 ini berencana menggelar sidang tuntutan terhadap mantan Direktur Bina Kesehatan Komunitas Kementerian Kesehatan, Edy Suranto. Tuntutan untuk Edy akan dibacakan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam dakwaan sebelumnya, Edy diduga terkait kasus korupsi pengadaan alat rontgen portable yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 9,4 miliar. Pada tahun 2007, Edy dengan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Madiono diduga sengaja memenangkan PT Kimia Farma Trading and Distribution sebagai pelaksana proyek pengadaan. Karena penunjukkan itu, keduanya mendapat sejumlah uang "terima kasih" dari rekanan. Duit yang diterima Edy sebesar Rp 50 juta.

Selain itu, keduanya juga menggelembungkan harga pengadaan alat rontgen untuk puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan pulau-pulau kecil. Karena tuduhan itu, Edy dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 dan atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia diancam dengan hukuman penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

Rencananya, sidang tersebut akan digelar Senin pagi pukul 09.00 WIB. Namun hingga berita ini ditulis, majelis hakim belum membuka sidang tersebut.

Read More

Lowongan Tenaga Kesehatan Sambas Jadi Favorit CPNS

Pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) resmi dibuka, Senin (15/11/10). Pada hari pertama tersebut, formasi tenaga kesehatan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, paling banyak peminat dibandingkan tenaga guru dan tenaga teknis.

Meja pendaftaran pelamar kesehatan dipenuhi para pencari kerja, terutama lamaran perawat dan bidan. Seorang pelamar, Nurul Handayani, sangat berharap bisa diterima pada rekrutmen CPNS kali ini.

"Sudah tiga kali daftar, saya sekarang tugas di rumah sakit," ungkap lulusan Akademi Keperawatan (Akper) Singkawang ini.

Begitu juga Vera Sri Hastuti, lulusan D3 Gizi Poltekkes Pontianak. "Pasti ingin lulus, tapi saya baru pertama kali melamar. Baru lulus Oktober kemarin," tukas Vera. Pelamar asal Selakau ini begitu antusias menulis surat lamaran.

Kabid Mutasi dan Pengadaan BKD, Dedy Zulkarnain, membenarkan pada hari pertama, formasi kesehatan yang menjadi favorit. Namun pihaknya belum merinci jumlah pelamar.

"Kalau tenaga teknis, hanya beberapa yang mendaftar. Sementara meja kesehatan dari tadi penuh terus," tandas Dedy.

Dari total 220 formasi, terdapat 66 lowongan untuk tenaga kesehatan. Dedy menjelaskan, bidan ada sebanyak 19 formasi, sementara perawat ada 15 formasi.

Banyaknya pelamar dari bidan dan perawat, juga karena 50 orang bidan yang di sekolahkan Pemkab Sambas di Poltekkes Pontianak baru saja lulus, sehingga bersama-sama ikut melamar.

"Yang susah dicari itu, dokter. Kita buka empat dokter umum dan tiga dokter gigi. Kalau satu saja yang melamar sudah untung," tukas Dedy yang menyatakan banyak Puskesmas di Sambas membutuhkan dokter.

Terkait segala isu percaloan yang lumrah terjadi saat pendaftaran CPNS, Dedy minta warga segera melapor kepada pihaknya jika terdapat oknum manapun yang menjanjikan jalur tak resmi.

Read More

Menkes Tanggung Luka Bakar Merapi

Kementerian Kesehatan menanggung semua pembiayaan pasien luka bakar akibat letusan Merapi. Kemenkes telah berkoordinasi dengan Dirut RSUP Dr. Sardjito dan menyepakati penanganan luka bakar dan sistem pengambilan daata korban yang dirawat di Rumah Sakit.

"Mengenai pembiayaan pasien yang di rawat dapat di klaim ke Kemenkes" ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan drg. Tritarayati dalam rilisnya.

Sedangkan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan juga telah menyiapkan Poli Teknik Kesehatan (Poltekkes) untuk dimobilisasi dan menyiapkan tenaga D4 sebagai konselor jiwa di pengungsian, yang kemudian bergabung dengan Tim Kesehatan Jiwa.

Upaya kesehatan lainnya yang dilakukan yaitu vaksinasi Campak dengan 5000 sasaran di Provinsi DIY, rehabilitasi bagi pengungsi dengan mendirikan trauma center (psikologi) dan serta objek respon imunisasi campak, mempersiapkan RS lapangan Kemenkes dengan lokasi RS Jiwa Magelang, dan melakukan Surveilans penyakit Pes oleh Direktorat P2PL.

Kementerian Kesehatan juga telah mengirimkan bantuan logistik berupa masker habis pakai sebanyak 428.000 buah, masker kain sebanyak 10 boks, MP-ASI sebanyak 16 ton, alat kesehatan dan obat-obatan untuk RSUP Dr. Sardjito, dan biaya operasional sebesar Rp500 juta.

Read More

Giliran Ambil Nomor Molor

Molornya pengumuman kelulusan bahan, berdampak kepada tertundanya pengambilan nomor tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Di Pemprov Jambi yang seharusnya kemarin sudah mulai pengambilan nomor, terpaksa diundur hari ini. Demikian juga halnya dengan di Muarojambi. Hal yang sama juga terjadi di beberapa daerah, seperti Tebo, Bungo, Merangin, Batanghari dan daerah lainnya. Meskipun kabupaten tersebut melakukan pengumuman lulus seleksi bahan tepat waktu.

Tertundanya pengambilan nomor ini mengundang kekecewaan pelamar. ’’Katanya di koran tanggal 1 sudah mulai mengambil nomor, tapi kami ke sana, ternyata belum,’’ gerutu salah seorang pelamar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi melalui Sekretaris BKD Provinsi Jambi, Eny Suhartaty dikonfirmasi kemarin mengaku para pelamar yang lulus seleksi administrasi bisa mulai mengambil nomor tes tertulis pada hari ini, Kamis (02/12) hingga Jumat (03/12).

‘’Ada meja-meja yang telah disediakan di sekitar Kantor BKD Provinsi Jambi untuk pengambilan nomor ini,’’ terangnya.

Dikatakannya, bagi yang pelamarnya banyak hanya di satu meja. Dan untuk yang sedikit kemungkinan digabung dengan formasi lain.

‘’Syarat untuk mengambil nomor tes tersebut, bagi pelamar harus membawa resi asli pengiriman berkas lamaran dari kantor pos, pas photo hitam putih ukuran 3X4 sebanyak satu lembar, foto copy KTP,’’ terangnya.

Ditekankannya, lagi, bahwa pengambilan nomor tes tidak bisa diwakilkan, harus mengambil sendiri. ‘’Kita akan mulai membuka loket pengambilan nomor tes pada pukul 09.00 WIB hingga sore hari,” jelasnya.

Disinggung mengenai persiapan pelaksanaan seleksi tertulis, menurut Eny saat ini pihaknya sedang melakukan penetapan kode tempat ujian dan pemantapan para pengawas ujian.

“Jumlah pengawas yang akan mengawasi sekitar 500 orang. Dengan perbandingan satu orang untuk mengawasi 40 peserta,” tuturnya.

Sedangkan untuk lokasi ujian yakni di GOR Kotabaru, Stadion KONI, Kampus STIE Ikabama, Kampus Unbari, Kampus Poltekkes, AAK, AKL, Gedung Badiklatda, kampus STIE Muhammadiyah dan berbagai tempat lainnya. Saat ditanyakan penyebab dari kebanyakan para pelamar yang tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi, hal itu dikarenakan ketidaksesuaian ijazah yang dimiliki dengan formasi yang dilamar.

“Mungkin mereka ingin berspekulasi. Padahal secara sistem itu tidak akan mungkin dilakukan. Karena sudah ada ketetapan formasi yang tersedia itu untuk lulusan apa saja,” pungkasnya.

Dari Batanghari dilaporkan, ratusan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup pemerintahan Kabupaten Batanghari mulai mengambil nomor tes di Kantor BKD Batanghari dan mereka rela berdesak-desakan.

Pantauan di lapangan panitia juga kewalahan melayani para pelamar yang mengambil nomor tes tersebut. Meskipun lokasi pengambilan nomor tes telah disiapkan dan dibagikan sesuai formasi, namun dikarena banyaknya pelamar membuat pengambilan nomor tes jadi berdesakkan.

Hal tersebut dikarenakan jadwal pengambilan nomor tes yang seharusnya dimulai pagi hari namun ditunda mulai jam 1 siang. Sehingga pelamar berdesakkan dikarenakan mereka sudah lama antrean di lokasi pengambilan nomor tes.

Untuk mendapatkan nomor tes tersebut para pelamar yang dinyatakan lulus membawa bukti resi asli pengiriman dari kantor pos dan Fotocopi KTP.

Salah satu pelamar CPNS Hendri mengatakan, kalau dirinya sengaja mengambil nomor tes ini hari pertama karena takut nantinya pengambilan nomor tes berdesakkan.

Saya berharap dengan mengambil nomor tes hari pertama tidak berdesakan ternyata malah lebih parah lagi dan kita harus berhimpitan dan berpanasan," keluhnya.

Dikatakan dia, berdesakannya para pelamar ini dikarenakan pengambilan nomor tes ditunda. Seharusnya dimulai dari pagi tadi ternyata dimulai jam 1.

Terpisah Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Zukri ketika dikonfirmasikan mengatakan, tertundanya pengambilan nomor tes hingga jam 1 ini dikarenakan pembuatan nomor tes belum selesai sehingga kita tunda jam 1.

Kalau nomor tes sudah selesai di cetak tentu saja sejak pagi sudah kita berikan. Namun karena belum selesai makanya kita mulai jam 1," jelasnya. ia menambahkan, tertundanya pengambilan nomor tes ini dikarenakan banyaknya pelamar yang mendaftar dan lulus administrasi hingga 6.000 lebih.

Karena banyaknya pelamar makanya pencetakan pembuatan nomor tes terlambat, ‘’ ujarnya.

Dilaporkan juga, sebanyak tiga formasi kosong. Kepala BKD Kabupaten Batanghari Drs Ariansah ketika ditemui sejumlah wartawan menjelaskan tiga formasi jabatan yang kosong dan tidak ada pelamar diantaranya untuk tenaga guru kesenian seni lukis tamatan S1, tenaga kesehatan formasi pranata labor tamatan DIII, dan dan tenaga teknis elektro tamatan DIII. tiga formasi inilah yang kososng hingga batas akhir pendaftaran dan pengumuman kelulusan administrasi tak ada peminat"jelasnya. Masih dikatakan dia, formasi yang kosong ini tidak bisa digantikan ke formasi lain, karena saat pengajuan ke Menpan tiga formasi ini dibutuhkan Pemkab Batanghari.

"Karena formasi ini tak ada pelamarnya, maka kita biarkan saja"ujarnya.

Dari Bungo juga dilaporkan, ribuan peserta pelamar CPNS yang dinyatakan lulus seleksi bahan mengaku kecewa dengan keputusan BKD Bungo yang menunda pemberian nomor tes CPNS yang seyogayanya menurut jadwal semula dimulai pada sejak tanggal 1 hingga 3 Desember besok.

“Kecewa juga dengan penundaan ini karena saya datang jauh-jauh dari luar Kabupaten Bungo hanya untuk mengambil nomor tes yang sesuai dengan diumumkan, “ungkap Rusmiati yang mengaku terpaksa mencari tempat menginap di Bungo karena jarak yang jauh.

Sementara itu, Sekretaris panitia penerimaan CPNS Bungo, Yeni Darti, kepada harian ini mengatakan, diundurnya jadwal pengambilan nomor tes ini bukanlah karena kesengajaan. Karena menurutnya panitia masih harus menyelesaikan beberapa hal yang sangat penting. Diantaranya adalah penyelesaian perlengkapan pas poto peserta yang memakai Jilbab yang pada awalnya menjadi permasalahan. Selain itu, hingga pagi kemarin, kesiapan nomor tes peserta belum seratus persen.

Untuk Bungo kan sesuai dengan peraturan awal tidak dibenarkan memakai tutup kepala untuk pas poto. Karena instruksi bupati, kita akhirnya mengakomodir peserta yang pas potonya memakai tutup kepala, “ terang Yeni.

ari Tanjabtim sendiri dilaporkan, juga terjadi penundaan pengambilan nomor tes. Otomastis kurun waktu pengambilan nomor test tersebut diperpendek, yakni hanya dua hari. Atas pengunduran jadwal pengambilan nomor test ini, para peserta mengaku sangat kecewa. Halimah, salah seorang pelamar mengaku jauh-jauh dating dari Kota Jambi untuk mengambil nomor test tersebut. Namun, setelah sampai ke Kantor BKD Tanjabtim dia bersama para pelamar lainnya disambut dengan pengumuman pengunduran waktu pengambilan nomor test tersebut yang ditempel di pintu masuk Kantor BKD Tanjabtim. ‘’Saya tidak diberi tahu ada perubahan jadwal ini. Jauh-jauh datang dari Jambi dengan sepeda motor, eh,,,taunya diundur,’’ kata Halimah lulusan S1 Ekonomi Manajemen itu.

eltu Sekda Tanjabtim Drs H Darminto saat dikonfirmasi terkait pengunduran jadwal pengambilan nomor test ini mengatakan, lantaran adanya pengirman data berkas yang lulus verifikasi administrasi susulan. Sehingga, pengunduran jadwal pengambilan nomor test ini diundur agar pengambilan nomor test bisa berlangsung serentak,

‘’Karena ada sambungan dari berkas data yang dikirm belakangan. Jadi biar pengambilan nomor test bisa berlangsung secara serentak, maka diundur satu hari pengambilan nomor testnya,’’ kata Darminto kemarin.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, jumlah pelamar CPNS yang lolos berkas di Kabupaten Tanjabtim bertambah. Jika pada pengumuman peserta yang lolos berkas pada Selasa (30/11), untuk tenaga guru yang lolos berkas sebanyak 606, bertambah sebanyak 4 orang, sehingga menjadi 610. Tenaga kesehatan dari semula 415 bertambah 8 orang, total menjadi 423. Sedangkan tenaga teknis dari 843 bertambah 28, sehingga menjadi 871. Dengan demikian total yang lolos berkas bertambah menjadi 1.904. Sedangkan pada pengumuman sebelumnya 1.864, atau bertambah sebanyak 40 orang. Untuk jumlah berkas yang masuk ke BKD Tanjabtim yakni sebanyak 3.643. Dengan demikian yang tak lolos berkas sebanyak 1.739.

10 untuk tenaga kesehatan yang lolos berkas itu akan memperbutkan 124 formasi. Sementara 423 tenaga kesehatan yang lolos berkas itu memperebutkan 101 formasi. Sedangkan 871 untuk tenaga teknis yang lolos berkas itu memperebutkan 118. Jumlah keselurahan formasi yang diterima Pemkab Tanjabtim 343.

Dari Merangin juga dilaporkan terjadi penundaan pengambilan nomor tes. Penundaan ini juga membuat pelamar kecewa. ‘’Katanya pengambilan nomor tes mulai hari ini (kemarin), tapi katanya di tunda,” ungkap salah seorang pelamar, Nur.

Saat di konfirmasikan penundaan pendistribusian nomor tes tersebut pada pihak BKD Merangin, melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian, Syafrizal, mengatakan penundaan tersebut di karenakan nomor tes yang belum selesai di cetak. Akan tetapi di pastikannya penundaan hanya berlangsung selama satu hari, sementara mulai hari ini pengambilan nomor tes sudah mulai bisa di laksanakan.

Kepala BKD Muarojambi melalui Kabid Pengadaan Pegawai, Havid Dwiril s.kom, Havid mengatakan bahwa untuk pengambilan nomor ujian dapat diambil mulai hari ini di BKD Muarojambi dengan menunjukkan kwitansi pengiriman dari pos. ''mulai hari ini, dapat diambil, yang bersangkutan sendiri yang harus mengambil dengan menunjukkan Resi pos dan KTP, tempat pengambilan yaitu di Gedung Serbaguna Bukit Cinto Kenang Muarojambi,''ujar havid.

Sementara itu untuk jadwal ujian sendiri telah ditetapkan pada hari minggu tanggal 5 Desember 2010 pukul 8 pagi, serentak seluruh Provinsi Jambi. ''Untuk tempat ujian akan langsung tertera pada kartu ujian peserta, dengan membawa alat tulis seperti pensil 2b dan berpakaian rapi dan sopan,'' imbuh Havid.

Dari Tebo juga dilaporkan, pengambilan nomor tes dilakukan hari ini. Hal ini diungkapkan oleh Izhar, Kepala BKD Kabupaten Tebo. Menurutnya, semua pelamar harus tepat waktu mengambil nomor ujiannya tersebut jika tak ingin dinyatakan gugur. Tiga hari waktu pengambilan nomor ujian yang disediakan panitia harus ditaati oleh pelamar.

”Nomor ujian diambil langsung oleh pelamar yang bersangkutan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan resi bukti pengiriman surat lamaran dari pos.
Bagi mereka yang tidak mengambil nomor ujian pada waktu yang ditentukan itu dinyatakan gugur,” jelasnya.

Sementara itu, dari Kerinci dilaporkan, menjelang ujian seleksi CPNS 5 desember mendatang jumlah transaksi di Perum Pegadaian Cabang Sungaipenuh meningkat tajam. Lonjakan transaksi tersebut berpuncak pada bulan oktober 2010 lalu yang mencapai lebih dari Rp. 4 miliar dana yang tersalurkan.

Hanya saja, Manajer Perum Pegadaian Sungaipenuh, Irving mengaku tidak tahu menahu dana yang didapatkan dari Perum pegadaian tersebut akan digunakan untuk keperluan apa.

‘’Itu tidak urusan kita, kita hanya membantu dan melayani, kegunaannya itu tidak urusan kita lagi,’’ jelasnya.

Sedangkan untuk jaminan, ia mengatakan ada beberapa jenis barang yang mendominasi diantaranya adalah emas, motor dan barang elektornik lainnya.

Hanya saja, dari informasi yang dihimpun harian ini, warga yang mendatangi pegadaian Kota Sungaipenuh akhir-akhir ini adalah warga yang membutuhkan jumlah dana yang cukup besar untuk melakukan lobi untuk kelulusan seleksi CPNS di Kota Sungaipenuh dan Kerinci.

‘’Kita melakukan transaksi di pegadaian, untuk dana ikut seleksi CPNS,’’ ujar salah seorang warga Kerinci yang namanya tidak mau ditulis harian ini.

Read More

Energizer Bantu Baksos Poltekkes

Sebanyak 65 mahasiswa jurusan analisis kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar programkan Bakti Sosial (baksos) 25-27 November di Soppeng.
Rombongan dilepas Ketua Jurusan, H Herman Spd,Mkes. Mahasiswa itu akan baksos di Desa Siring, Kecamatan Donri-donri Soppeng.
Pimpinan Energizer Indonesia Perwakilan Makassar, Suryadi mengatakan, kegiatan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dirasakan langsung manfaatnya. Itulah sebabnya, kami sangat mendukungnya.
‘’Kami dari perusahaan sangat support baksos tersebut dan bersinergi untuk mengenalkan produk andalan di perusahaan yang dikenal sejak puluhan tahun silam, seperti baterei everedy,” ujar Suryadi kepada Upeks, Kamis (25/11).
Pihak perusahaan juga berupaya menyukseskan baksos de-ngan menyumbangkan baju, tas, serta beberapa material yang yang dinilai mendukung kerja sosial mahasiswa.
Ketua Panitia Baksos, Hamzah menjelaskan, mahasiswa akan mengerjakan ber-bagai kegiatan yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
Diantaranya, pemeriksaan glukosa gula darah, jamur, golongan darah, parasit, serta TBC. Pemeriksaan jenis itu, biasanya diremehkan masyarakat pedesaan.

Read More